Kepengurusan DPD II Golkar Kukar Demisioner, Begini Penjelasan Ketua Golkar Kaltim Rudi Mas’ud

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Sejak 9 Januari 2021, kepengurusan DPD II Partai Golkar Kutai Kartanegara ( Kukar) telah habis masa jabatannya atau demisioner.

Hal tersebut terungkap saat dikonfirmasi Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim Rudi Masud atau akrab disapa Harum.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim tersebut mengungkapkan, nantinya akan memilih pelaksana tugas atau Plt.

Baca juga: Bocah Dipekerjakan Menjual Tisu di Simpang Jalan Balikpapan, Polisi Tangkap Ayah Kandungnya

Baca juga: Kronologi Pria di Balikpapan Jambret Tas Dompet, Isinya Uang Hanya Rp 50 Ribu, Korbannya Ibu-ibu

Baca juga: Tertangkap Kamera Netizen, Diduga Aktivitas Tambang Ilegal di Dekat Stadion Palaran

“Untuk mengawal menuju Musda. Yang Insya Allah kami laksanakan dua bulan selambat-lambatnya dua bulan setelah SK plt keluar,” kata Rudi Mas’ud.

Lalu, kapan SK Plt Ketua Golkar DPD II Golkar Kukar diterbitkan Rudi Mas,ud, ia menyebut dalam waktu dekat ini.

Namun belum menyebut waktu atau tanggal kepastiannya.

Baca juga: Puluhan Pasien Covid-19 di Balikpapan Terpaksa Dirawat di UGD RSKD

Baca juga: Syarat Rapid Test Antigen bagi Perjalanan Darat di Balikpapan Sukar untuk Penumpang Bus

“Sk Plt sepertinya mungkin minggu-minggu ini. Yang jelas harus satu tingkat di atasnya. Jadi harus DPD I,” kata Harum.

Lalu, siapa yang akan ditunjuk dari pengurus DPD I untuk menjadi Plt Ketua Golkar Kukar? Harum menjelaskan, yang jelas ada tiga kriteria yang akan menjadi acuan.

“Pertama yang independen, kedua yang objektif, ketiga yang benar-benar fair play,” kata Harum.

Sebab, Harum menegaskan, seluruh kader Golkar memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi ketua.

Baca juga: Wakil Pemuda, Hardianto Siap Maju Sebagai Calon Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara

Baca juga: Kekalahan Pilkada Bontang Mengejutkan Ketua DPD I Golkar Kaltim, Rudy Masud: Kita Kecolongan

Dengan catatan, sesuai dengan aturan partai, sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.

“Yang sowan? Belum ada, karena lagi covid-19. Untuk diskresi itu bukan dari Ketua DPD, tapi kewenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Airlangga,” kata Harum.

“Semua kader boleh, yang mengikuti persyaratan administrasi. Semua punya kesempatan, mau Rendi Solihin, mau siapa saja boleh,” kata Harum.

Dia memaparkan, dalam AD ART Golkar di antaranya menyebutkan, syarat calon ketua ialah kader sudah satu periode atau lima tahun.

Baca juga: Quick Count Pilkada Serentak, Golkar Mendominasi, Paling Fenomenal di Tangsel, Lihat Rinciannya

“Kedua punya karya, ketiga siap membesarkan partai. Karena partai Golkar di Kaltim ini kan partai nomor satu, faktanya begitu. Ketua DPRD nya partai Golkar, di Kukar juga Ketua DPRD Abdul Rasid dari partai Golkar,” kata Harum.

(TRIBUNKALTIM.CO/SAPRI MAULANA)