PPKM Dinilai tak Efektif, GPII Kritisi Kebijakan Pemkot Balikpapan

Tentu hal ini sangat tidak efektif lantaran misi untuk menekan angka justru tidak berbanding lurus.

"Harusnya dijadikan evaluasi bahwa PPKM ternyata tidak efektif, kalau begitu untuk apa dilanjutkan," ujar Usman.

Kebijakan yang memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah ini bisa menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di kota Balikpapan.

Sebagaimana data BPS Kota Balikpapan angka kemiskinan naik lebih dari 1000 jiwa, dari hanya 15 ribu jiwa menjadi 17.020 jiwa atau 2,57 persen.

Penyebab bertambahnya penduduk miskin karena berkurangnya pendapatan masyarakat dengan pendapatan rendah yang bertambah hingga 35 persen.

"Bagaimana mau punya pendapatan lebih kalau mencari mafkah saja dibatasi," sebutnya.

Usman mengatakan, jika masalah ini tidak segera diatasi secepatnya, maka permasalahan ekonomi bisa jadi akan berdampak menjadi permasalahan sosial.

Tingkat kriminalitas di Kota Balikpapan pun bisa jadi juga ikut meningkat. Jika pemerintahnmembatasi kegiatan warganya, setidaknya juha ada kompensasi yang diberikan.

Baca juga: PPKM Lanjut, Soal Kompensasi Bansos Bagi Warga Terdampak, Walikota Balikpapan Belum Bisa Putuskan

Baca juga: PHRI Balikpapan Harapkan Dana Hibah, Mereka Minta Hal Ini Jika PPKM Diperpanjang

"Kalau tidak ada kompensasi maka jelas terkesan pedagang atau masyarakat kecil lah yang hanya akan menjadi korban dari kebijakan PPKM tersebut," tuturnya.

Usman berharap pemerintah kota memberikan ruang dialog dengan masyarakat terutama para pedagang kecil yang sangat terdampak dengan adanya kebijakan PPKM itu.

"Agar para pemangku kebijakan tau apa yang menjadi keluh kesah masyarakat kemudian bisa membuat kebijakan yang lebih bijaksana dan berpihak kepada kesejahteraan," pungkasnya

Penulis: Miftah Aulia Anggraini/ Editor: Samir Paturusi