Dishub Bontang Gagal Capai Target Retribusi Parkir dan Uji KIR

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Dinas Perhubungan Kota Bontang atau Dishub Bontang, gagal capai realisasi target dari retribusi parkir jalan dan Uji KIR tahun 2020.

Sebelumnya proyeksi target retribusi parkir tahun 2020, hanya 70 juta.

Sedangkan untuk Uji KIR, Dishub menargetkan sebesar 240 juta.

Dari data yang dipaparkan Dishub Bontang, realisasi retribusi parkir tahun untuk 2020, hanya 56 juta, atau setara dengan 81 persen dari target.

Sementara realisasi retribusi Uji KIR hanya mencapai 172 juta.

Atau setara dengan 71 persen dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: Respon Bupati Berau Agus Tantomo Usai Disuntik Vaksin Sinovac, Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19

Baca Juga: Satpol PP Beber Pelanggar Protokol Kesehatan di Berau Masih Tinggi, 700 Lebih Orang Diberi Sanksi

Disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Keselamatan, Dishub Bontang, Ikhwan Agus, beralasan jika pihaknya gagal melampaui target lantaran kondisi pandemi Corona. 

Sejak merebaknya virus Corona di Kota Bontang mempengaruhi kedua pungutan dua objek retribusi ini.

Terbukti ditahun 2019 lalu, realisasi retribusi jasa parkir melampaui dari target yakni 87 juta.

"Inikan karena pandemi," terangnya saat tengah mengikuti rapat komisi bersama DPRD Bontang, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Senin (1/2/2021).

Ia menyebutkan, selama ini Dishub Bontang hanya mengelola empat lahan parkir, yakni parkiran X-Toys, Bontang Kuala, Pasar Tanjung Limau dan Parkiran Bank Mandiri yang berada di Jalan  A. Yani.

Baca Juga: 1000 Tenaga Kesehatan di Balikpapan Disuntik Vaksin Sinovac dalam Satu Hari

Baca Juga: Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Hariyanto Disuntik Pertama, Tidak Ada Keluhan Usai Dapat Vaksin Sinovac

"Iya banyak yang bilang yang kita dapat kecil. Karena yang kita kelola hanya 4 lahan," ucapnya.

Tak hanya itu, Ia juga beberkan, jika ada 3 sektor retribusi yang dikelolah Dishub.

"Yang dikelola ada tiga. Selain parkir sama Uji KIR. Kami juga kelola retribusi pelayanan Pelabuhan," tuturnya.

Jauh Melampui Target

Realisasi retribusi pelayanan pelabuhan tahun 2020, jauh melampaui dari target yakni 434 juta atau setara 964 persen.

"Jadi walaupun 2 objek lainya tidak melampaui target, tapi satu objek lainya kita melampaui lebih jauh dari target yang hanya 45 juta," tandanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II Sumaryono menilai jika target retribusi yang ditetapkan sembilan Organisasi Perangkat Daerah terbilang rata-rata cukup kecil.

Baca Juga: UPADTE Virus Corona di Kutim, Terkonfirmasi Positif Covid-19 Telah Menembus Angka 5.000

Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Malinau, Meningkat Sejak Awal Tahun 2021, Waspada Lonjakan Transmisi Lokal

Seharusnya itu masih bisa naik, kalau begini kan terkesan cari aman.

"Harus dinaikin lagi untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD)," pungkasnya dalam agenda rapat Komisi bersama dengan pembahasan pungutan retribusi 9 OPD Bontang.

Pemkot Bontang Terkesan Main Aman

Sisi lainnya. Anggota DPRD Bontang, Sumaryono sebut kondisi pandemi Covid-19 jadi alasan pemerintah menurunkan target Pendapat Asli Daerah (PAD).

Padahal menurutnya, justru kondisi pandemi seperti ini, menjadi tantangan Pemkot Bontang agar lebih kreatif mendatangkan pundi pundi untuk daerah.

"Harusnya Covid-19 bukan alasan. Saya liat target pemerintah ini kecil, justru terkesan main aman supaya bisa melampaui target," tuturnya dalam rapat komisi bersama Badan Pendapatan Daerah dan 9 OPD Bontang, di Gedung DPRD.

Kinerja para Organisasi Perangkat Daerah menarik retribusi tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Banyak OPD beralasan karena imbalan dari  pandemi Covid-19.

Padahal jika dianalisis, pemerintah harus bisa mengoptimalkan sumber-sumber lain yang memiliki potensi menambah retrebusi.

Misalnya, memperluas wilayah pengelolaan parkir. Karena masih banyak lahan yang belum dikelolah.

"Misalnya parkir di kafe kafe. Di sepanjang jalan berapa banyak itu bisa jadi peluang menghasilkan PAD," ungkapnya.

Ia beranggapan jika pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi dan membuka peluang sumber PAD.

Ia pun meminta kepada para OPD terkait untuk mencari peluang dan terobosa sebagai upaya peningkatan PAD di tahun 2021.

"Bagaimana kita mau support, tidak ada yang minta. Hanya bisa bilang kurang support terus target PAD diturunin," pungkasnya.

Sebagai informasi, realisasi total PAD Bontang tahun 2019 sebanyak Rp 218 miliar. Sedangkan di tahun 2020 total PAD menurun menjadi Rp 198 miliar.

Sementara, target PAD di tahun 2021 kembali diturunkan menjadi hanya Rp 195 miliar

Penulis Ismali Usman | Editor: Budi Susilo