Breaking News

Berita Samarinda Terkini

Kasus Terus Bertambah, Walikota Jaang Tunda Lagi Pembukaan Sekolah Tangguh Corona di Samarinda

Walikota Samarinda Syaharie Jaang menolak usulan PTM sekolah tangguh meski dengan protokol sangat ketat.

FB/Dinkes Samarinda
Grafis kasus covid-19 di Samarinda, Selasa (2/2/2021). (Fb/Dinkes Samarinda) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -  Rencana melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) di Samarinda bagi 14 sekolah selama masa pandemi covid-19 kembali ditunda. Walikota Samarinda Syaharie Jaang menolak usulan itu, meski dengan protokol sangat ketat.

"Kalau saya melihat perkembangan trend naiknya Covid-19, kita belum, saya meminta jangan dibuka dulu," katanya kepada Tribun, Selasa (2/2/2021).

Walikota Samarinda Syaharie Jaang belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kepada 14 sekolah yang diusulkan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN
Walikota Samarinda Syaharie Jaang belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kepada 14 sekolah yang diusulkan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN (TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN)

Belasan sekolah yang akan melakukan PTM itu nantinya disebut sebagai Sekolah Tangguh covid-19. Terinspirasi dari istilah Kampung Tangguh yang sudah dibentuk di desa dan kelurahan. PTM bagi 14 sekolah itu diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Samarinda.

Kepala Disdik Samarinda Asli Nuryadin melalui Kepala Bidang Pembangunan SD dan SMP Disdik Samarinda, Barlin Kesuma membenarkan ide Sekolah Tangguh Covid-19 ini diambil dari Kampung Tangguh Covid-19. Pada kampung tersebut berfungsi tidak hanya sebagai kampung, tetapi juga membantu memutus penyebaran Covid-19.

"Memutus dalam artian, tidak banyak terjadinya kasus Covid-19, lalu secara aktif berupaya memberlakukan protokol kesehatan. Ide itu sama dengan sekolah," ucapnya, Senin (1/2/2021).

Dikatakan, hingga kini pembelajaran sekolah di Samarinda masih dilakukan dalam jaringan (daring). Penerapan daring menghadapi banyak kendala. Mulai akses internet, ketiadaan kuota internet, ketiadaan smartphone, hingga anak-anak yang sulit menerima materi pelajaran karena kurikulum yang berbeda.

Awal Januari 2021 lalu, Samarinda sempat berencana melakukan PTM. Pilihannya akan digelar pada sekolah-sekolah yag berada di zona aman. Akan tetapi, saat itu kecenderungan kasusnya ternyata bertambah. Malah banyak wilayah kecamatan dalam zona merah.

Walikota Jaang yang juga Ketua TimSatgas Covid-19 Samarinda mengatakan, kasusnya belakangan ini pun terus bertambah. Masih banyak wilayah dalam status zona merah. Oleh karena itu, ia tegaskan tidak akan memberi izin untuk PTM.

"Hampir 1000 orang loh yang sedang perawatan, tepatnya 960 orang. Jadi saya belum izinkan," tegasnya saat menjawab pertanyaan Tribun usai meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Makroman, Selasa.

Sekretaris Kota (Sekkot) Sugeng Chairuddin menambahkan pihaknya masih akan membahas masalah ini dalam rapat Tim Satgas Covid-19. Dari Dinas Kesehatan misalnya, bagaimana, rekomendasinya apa. Semua akan kita bahas bersama. 

"Inikan masih rekomendasi. Tunggu nanti hasil rapat tim Satgas Covid-19, di sana nanti kita bahas bersama," ungkapnya saat ditemui di sekitar tempat yang sama.

Berdasarkan update Covid-19 pada Selasa (2/2/2021), terdapat penambahan 47 kasus positif di Samarinda. Maka total kasus positif mencapai 8.724 kasus. Pasien meninggal dunia bertambah 6 kasus, sehingga total menjadi 251 kasus. Kasus sembuh tambah 16 kasus, total sembuh menjadi 7.514 kasus.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khawatir kalau kondisi pembelajaran masih seperti ini (daring) akan berpengaruh terhadap siswa. Yakni terjadinya learning lost atau kondisi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa.

"Makanya ia (Mndikbud) berharap Pemerintah Daerah melakukan terobosan untuk mengurangi learning lost. Salah satu terobosannya seperti ini, yakni pembelajaran sekolah dilakukan tatap muka tetapi tetap protokol kesehatan," kata Barlin.

Ia menyebut penerapan Sekolah Tangguh untuk sekolah-sekolah yang berada di lingkar luar perkotaan, yang selama ini kurang optimal atau tidak bisa melaksanakan pendidikan jarak jauh. "Pembukaan dimulai dari SMP. Ketika dirasa aman, lanjut ke SD, dan tetap aman, maka ke TK, jadi bertahap-bertahap," jelasnya.(m14)

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved