FAM Kaltim Protes PI 10 Persen Kalimantan Timur, Pemprov Ingatkan Perusda Bekerja Sesuai Aturan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Organisasi Mahasiswa Front Aksi Mahasiswa Kalimantan Timur atau FAM Kaltim, Jamper, Jakksa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat (Gempur) Kalimantan Timur (Kaltim) mendatangi kantor Gubernur Kaltim, Senin (15/2/2021) siang.

Mereka meminta kejelasan transparansi pemerintah terkait participating interest (PI) 10 persen Perusda Migas Mandiri Pratama (MMP) Kalimantan Timur berdasarkan laporan BPK RI beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Nazrin mengatakan berterimakasih atas pertanyaan yang diberikan kepada FAM Kaltim.

Pihaknya sudah menegur Perusda yang dianggap mendapatkan catatan buruk dari BPK RI.

Baca Juga: PPKM Kukar Diperpanjang, Simak Isi 9 Poin, Singgung Belum Ada Batas Waktunya

Baca Juga: PPKM di Balikpapan, Kasus Covid-19 Belum Turun, Walikota Rizal Effendi: Kita Kembali ke Zona Merah

"Tinggal kontrolnya Kita harapkan. Karena Kita didampingi inspektorat untuk Pengawasan masalah laporan, keuangan," ucapnya.

Perusda tersebut mendapat PI senilai hampir Rp 500 miliar.

Dari hasil tersebut Rp 208 miliar masuk ke dalam kas.

Sedangkan Rp 232 miliar digunakan untuk operasional perusahaan.

Dari biaya operasional itu adanya pemasukan tambahan yang digunakan untuk digaji oleh pihak yang tidak langsung.

Nazrin menegaskan bahwa pihak yang digaji secara tidak langsung itu tidak boleh.

Jika tetap dipaksa maka akan ada sanksi yang berlaku.

"Enggak bisa hilang uang negara kalau nanti ada pidananya," ucap Nazrin.

Sementara itu ia mengimbau kepada perusda di Kaltim untuk tetap melaksanakan kegiatan usaha sesuai tupoksi yang ada.

"Kita mengatakan sesuai ketentuan itu. Kalau migas ya migas jangan ngurusin pasar," ucapnya.

PI 10 Persen Kurang Maksimal

Front Aksi Mahasiswa Kalimantan Timur atau FAM Kaltim mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin (15/2/2021).

Kali ini FAM Kaltim meminta kejelasan kepada pihak pemerintah terkait adanya pemborosan di beberapa Perusda.

Nazar kordinator FAM mempertanyakan ada perusahaan daerah (Perusda) di Kaltim yang mengelola participating interest sektor migas.

Bahwa Ada perusahaan yabg mengelola PI 10 Persen menurut BPK perusahaan ini mendapatkan catatan buruk dari BPK.

Ingin mempertanyakan kepada Pemda bagaimana fungsi pengawasan terhadap Perusda ini. Bahwa tidak hanya Perusda MMP ini yang bermasalah.

Baca Juga: Balikpapan Resmi Terapkan PPKM Mikro, Diskominfo Inginkan Daerah Lainnya di Kaltim Ikut Menyusul

Baca Juga: PPKM Mikro di Samarinda, Positif Terbanyak Diperketat, Asisten I Pemkot: Bantu Kesehatan dan Ekonomi

"Kemarin sempat diskusi dengan Pak Nazrin (Biro Perekonomian pemprov Kaltim) terkait PT. AKU yang juga bermasalah," ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan Tribun Kaltim, para mahasiswa melakukan mediasi di ruang Tepian Kantor Gubernur Kaltim.

Kepala Biro Perekonomian Nazrin dan Kepala Inspektorat Irfan Pranata hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Penulis Jino Kartono | Editor: Budi Susilo