Respons Gerindra Saat Wamenkumham Sebut Edhy Prabowo Layak Dihukum Mati, Minta Jangan Berspekulasi

TRIBUNKALTIM.CO - Dua mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dinilai layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM ( Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. 

Menurut Eddy Hiariej, kedua mantan Menteri itu layak dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Eddy Hiariej, sapaan Wamenkumham, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk

Baca juga: Update Kasus Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Gigit Jari, Permohonan Ditolak KPK, Alasan Covid-19

Baca juga: Terjawab, Peran Deden Saksi Ekspor Benih Lobster yang Meninggal, KPK Urai Nasib Kasus Edhy Prabowo

"Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi" yang ditayangkan secara daring di akun YouTube Kanal Pengetahuan FH UGM, Selasa (16/2/2021).

"Kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati," ucap Eddy sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa.

Selain itu, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri.

"Jadi dua yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor," tutur Eddy Hiariej.

Adapun ancaman hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan,

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Baca juga: Akhirnya Pengganti Edhy Prabowo Evaluasi Ekspor Benih Lobster, Pesan Khusus Jokowi ke Menteri KKP

Baca juga: Terjawab, Momen Andalan Jokowi Rilis Kebijakan Penting, Bakal Umumkan Ganti Edhy Prabowo & Mensos?

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan,

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan,

"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi".

Diketahui, Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima suap kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Edhy ditetapkan tersangka bersama enam orang lainnya setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada 25 November 2020.

Selang 10 hari kemudian atau tepatnya pada Minggu (6/12/2020), KPK menjerat Juliari Batubara selaku Menteri Sosial dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Respons Gerindra

 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta semua pihak tidak berspekulasi terhadap proses penyidikan mantan menteri yang terjerat dugaan korupsi saat pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga bekas kader Partai Gerindra.

"Setiap perkara ada konstruksi masing-masing. Makanya kita jangan berspekulasi. Biarkan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai undang-undang," kata Habiburokhman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Hal tersebut diungkapkannya untuk merespons pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej yang menilai dua mantan menteri tersebut layak dituntut hukuman mati.

Meski enggan mengomentari pernyataan Eddy Hiariej, Partai Gerindra lebih memilih menyerahkan seluruh proses hukum yang sedang berjalan terhadap dua mantan menteri itu.

Menurut Habiburokhman, tidak etis apabila Partai Gerindra mengomentari proses penyidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tidak etis kami mengomentari proses penyidikan yang sedang berjalan," ucapnya. 

Dia menilai, proses penyidikan terhadap dua mantan menteri tersebut akan tergantung dari fakta-fakta dan bukti hukum yang dikumpulkan KPK.

Kemudian, fakta dan bukti hukum itu akan diuji di persidangan.

"Fakta hukum itu apa yang dikumpulkan oleh penyidik lalu dikontestasi di persidangan dengan bukti-bukti terdakwa. Lalu disimpulkan oleh hakim," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wamenkumham Sebut Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Hukuman Mati" dan "Edhy Prabowo Dinilai Wamenkumham Layak Dihukum Mati, Gerindra: Jangan Spekulasi"