Polemik UU ITE, Rocky Gerung Sebut Pemerintah tak Paham Demokrasi, SBY tak Penjarakan 200 Ribu Orang

TRIBUNKALTIM.CO - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jadi bahan perbincangan publik belakangan ini.

Pro dan kontra timbul merespon baik dan buruknya penerapan UU ITE.

Usai presiden Joko Widodo alias Jokowi berencana merevisi UU yang disahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Rencana revisi UU ITE oleh presiden Jokowi lantas jadi polemik, kondisi itu tak lepas dari sorotan berbagai kalangan.

Tak terkecuali, pengamat Politik Rocky Gerung  yang memang dikenal sebagai sosok pengkritik pemerintah era presiden Joko Widodo.

Rocky mengungkapkan pandangannya terkait keberadaan UU ITE menyusul adanya wacana revisi presiden Joko Widodo.

Baca juga: UU ITE Tak Sehat! Kapolri Listyo Sigit Punya Obat Penyembuh, Strategi Cerdas Cegah Dampak Polarisasi

Baca juga: TERBONGKAR Asal-usul UU ITE, Libatkan 3 Presiden! Dirancang Megawati, Disahkan SBY, Direvisi Jokowi

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan bahwa faktor yang membuat masyarakat takut mengkritik bukan karena UU ITE.

Melainkan, menurutnya adalah tergantung dari sikap pemerintahannya itu sendir

Hal itu disampaikannya dalam acara talk show Rosi 'KompasTV', Kamis (18/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung lantas membandingkan dengan penerapan UU ITE pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabene sebagai pencetus undang-undang tersebut.