Berita Nasional Terkini
Demokrat Not For Sale, SBY Diminta Bercermin Soal KLB, Sosok Ini Beber Cara Anas Urbaningrum Lengser
Partai Demokrat not for sale, SBY diminta bercermin soal KLB, sosok ini beber cara Anas Urbaningrum lengser
"Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi."
"Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," tegasnya.
Komentar AHY Sebelumnya
AHY sebelumnya mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2/2021).
"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang."
"Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat."
"Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.
AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, dan 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.
Lalu, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," paparnya.
AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Baca juga: Anggap Isu di Demokrat Masalah Remeh Temeh, Anak Buah Jokowi Kasihani SBY yang Harus Turun Gunung
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," bebernya.