Demokrat Not For Sale, SBY Diminta Bercermin Soal KLB, Sosok Ini Beber Cara Anas Urbaningrum Lengser

TRIBUNKALTIM.CO - Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) akhirnya turun gunung mencegah upaya kudeta terhadap putranya, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Diketahui, AHY yang kini duduk di posisi Ketum Partai Demokrat terancam kudeta dengan cara Kongres Luar Biasa ( KLB).

Soal KLB, eks pengurus Partai Demokrat mengingatkan SBY bagaimana cara Anas Urbaningrum lengser dari posisi Ketum.

Sebelumnya, SBY menegaskan Partai Demokrat not for sale.

Mantan Wasekjen Partai Demokrat Tri Yulianto merespons pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut not for sale.

Tri justru heran dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu merespons wacana kongres luar biasa (KLB).

Baca juga: Banjir Jakarta Masih Disorot, Anies Baswedan Justru Pamer 3 Penghargaan Sekaligus, Ada Internasional

Baca juga: Viral Kasus Nissa Sabyan, ART Bocorkan Kondisi Ririe Fairus dan Anak Ayus Sabyan, Orangtua Kian Drop

"Ada empat poin kemarin dari pernyataan Pak SBY di konferensi pers, bahwa salah satunya adalah not for sale, partai ini not for sale."

"Siapa yang mau menjual partai ini?" Tanya Tri, ditemui wartawan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Tri menegaskan, semua kader memiliki cinta dan semangat untuk memperbaiki partai melalui wacana KLB Demokrat.

Lantas, dia pun menyinggung romantisme SBY dengan Partai Demokrat masa lalu, saat SBY bergabung Demokrat hingga menjadi ketua umum.

"Pak SBY harus bercermin ketika dulu pada awal-awal Pak SBY sangat berat hati untuk masuk ke Partai Demokrat."

"Kita jemput beliau untuk masuk menjadi Partai Demokrat, itu lama sekali keputusan yang diambil."

"Kami sudah memberikan kesempatan kepada Bapak SBY dua periode beliau, pada waktu menjadi ketua umum pertama merangkap sebagai presiden."

"Kemudian ketika Mas Anas itu lengser dari dari jabatan ketua umum dalam Kongres Luar Biasa waktu itu," imbuhnya.

Baca juga: Prajurit TNI Tewas Ditembak Bripka CS, Pangdam Jaya Turunkan Polisi Militer, TugasnyaTak Main-Main

Respon SBY

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya merespons Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Awal tahun 2021 ini, tepat partai kita berusia 20 tahun, kita kembali menghadapi ujian dan cobaan sejarah."

"Ketika kita semua tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat."

"Dan ketika di bawah kepemimpinan AHY dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat."

"Bagai halilintar di siang bolong ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD."

"Selanjutnya kita sebut GPK PD yang ingin mengambilalih kepemimpinan partai yang sah," ujar SBY dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (24/2/2021).

SBY memaparkan, GPK PD adalah gerakan yang hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah.

Gerakan itu, kata dia, juga berusaha mengganti kepemimpinan partai dengan orang luar yang bukan kader demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ucap SBY.

SBY menegaskan, partai berlambang mercy itu tidak diperjualbelikan.

Presiden RI ke-6 itu juga menegaskan meski partainya tidak berlimpah dari segi materi, Partai Demokrat tak akan tergiur dengan uang.

Baca juga: Anies Dalam Masalah, PSI Gunakan Hak Interpelasi, Gubernur DKI Hambat Jajaran Jokowi Atasi Banjir?

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale!"

"Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi."

"Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," tegasnya.

Komentar AHY Sebelumnya

AHY sebelumnya mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2/2021).

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang."

"Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat."

"Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.

AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, dan 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.

Lalu, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," paparnya.

AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Baca juga: Anggap Isu di Demokrat Masalah Remeh Temeh, Anak Buah Jokowi Kasihani SBY yang Harus Turun Gunung

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," bebernya.

Adapun, terkait konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah itu, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, masih kata AHY, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya."

Baca juga: Tak Tinggal Diam, Moeldoko Balas SBY, Andi Arief Bongkar Kepala KSP Masih Berupaya Kudeta Demokrat

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," sambungnya.

Lebih lanjut, AHY berharap informasi dan laporan yang didapatkannya itu tidak benar.

"Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," paparnya.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Bilang Partai Tidak Dijual, Mantan Wasekjen Ungkap SBY Sempat Berat Hati Masuk Demokrat, https://wartakota.tribunnews.com/2021/02/26/bilang-partai-tidak-dijual-mantan-wasekjen-ungkap-sby-sempat-berat-hati-masuk-demokrat?page=all.