Kisruh Partai Demokrat
Golkar Prihatin Kisruh Partai Demokrat, Muncul Dualisme, Airlangga Hartarto: Kami Berpengalaman
Golkar prihatin kisruh Partai Demokrat, Airlangga Hartarto: Kami berpengalaman
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Partai Golkar turut prihatin atas kisruh Partai Demokrat yang terjadi saat ini.
Sebagai partai besar Indonesia situasi tersebut bukan hal yang baru bagi Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut angkat suara.
Airlangga menilai Golkar sebagai partai yang berpengalaman mempersilahkan Partai Demokrat menempuh proses hukum.
“Partai Golkar prihatin kalo ada partai yang ada masalahnya, Partai Golkar berpengalaman, kami mempersilahkan semua berproses secara hukum.”kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (06/03/2021).
Baca juga: Parpol Besar Indonesia yang Pernah Rontok - Kisruh Partai Demokrat Nyusul PDIP, PKB, Golkar dan PPP
Sebelumnya KLB Demokrat di Deli Serdang telah memutuskan Moeldoko menjadi pimpinan yang baru yaitu jabatan Ketua Umum.
Kabar terkait KLB Demokrat ini mendapat respons dari SBY, AHY, serta beberapa kader Partai Demokrat dari berbagai daerah.
Ada yang menyatakan tetap setia pada kepemimpinan AHY, ada pula yang ikut pada kepemimpinan Moeldoko.
Dalam pidato Moeldoko, menilai bahwa KLB Demokrat berjalan sesuai dengan AD/ART dan konstitusional.
Moeldoko mengaku tidak memaksa para peserta untuk memilihnya, sebab semua yang hadir KLB sudah memiliki keyakinan.
Baca juga: Pengamat Ulas Peluang Demokrat Moeldoko Dapat SK Menkumham, Kantongi Restu Jokowi? Terlihat di KLB
Golkar Aburizal Bakrie vs Agung
Laksono Pada 2014 lalu, Partai Golkar juga memiliki dua kepengurusan, yaitu hasil Munas Bali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie dan hasil Munas Ancol yang mengukuhkan Agung Laksono sebagai ketua umum.
Munculnya dua kepengurusan ini diyakini karena Munas Bali dilakukan secara tidak demokratis.
Pada Munas Bali, beberapa calon ketua umum Partai Golkar, seperti Airlangga Hartarto dan Hajriyanto mengundurkan diri.
Baca juga: Pidato Moeldoko Usai Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Singgung Kepemimpinan AHY?
Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.
