Kisruh Partai Demokrat
Jokowi Dianggap Dalam Bahaya Usai KLB Partai Demokrat Sahkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum
Dalam KLB tersebut Moeldoko disahkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru periode 2021-2026.
lihat foto
"Dia ( Moeldoko ) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.
Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.
"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai," kata Firman.
"Tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif."
Karena itu, Firman menyebut istana harusnya menegur Moeldoko atas kejadian itu.
Penetapan Moeldoko secara aklamasi di KLB Demokrat justru menimbulkan konflik berkepanjangan.
"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," tukasnya.
Terkait dengan manuver Moeldoko, Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) Siti Zuhro menambahkan, Presiden Joko Widodo harus bicara soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama.
Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
Siti Zuhro menuturkan, keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkaran terdekat Jokowi.
Baca juga: TERKUAK Penyakit yang Diderita Nathalie Holscher, Sule Diminta Jauhi Sang Istri: Enggak Ketemu Dulu
Baca juga: Wijin dan Video Syur dengan Nobu Bukan Penghalang, Gading Akui Masih Sayang Gisel, Ini Alasannya
Menurut Siti Zuhro, manuver Moeldoko itu itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri.
Ia menegaskan, keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang tidak etis.
Oleh sebab itu, Siti Zuhro menilai, dalam isu ini, Jokowi harus angkat bicara dan tidak bisa diam begitu saja.
