Kisruh Partai Demokrat
KLB di Sibolangit, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Nunukan Gad Khaleb: Mereka Perlu Dibersihkan Jiwanya
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Nunukan menyatakan sikap tetap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Nunukan menyatakan sikap tetap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Nunukan, Gad Khaleb.
"Kami semua solid untuk tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat," kata Gad Khaleb kepada TribunKaltara.com, Minggu (7/3/2021).
Baca juga: TERKUAK Penyakit yang Diderita Nathalie Holscher, Sule Diminta Jauhi Sang Istri: Enggak Ketemu Dulu
Baca juga: Luna Maya Bahas Suami Idaman saat Ramai Isu Dekat dengan Otis dan Dimas Beck, Balikan dengan Ariel?
Menurut Gad Khaleb, pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat lalu, merupakan aktivitas yang ilegal.
Pasalnya, KLB yang sesuai voting berdiri telah menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 itu, telah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
"KLB di Sibolangit telah menyalahi AD dan ART Partai Demokrat. KLB bisa saja dilakukan tapi ada syarat yang harus dipenuhi," ujar Gad Khaleb.
Baca juga: Hasil Liga Italia, Penalti Kontroversial Warnai Kemenangan Juventus atas Lazio, Ronaldo Mandul
Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Minggu 7 Maret 2021, Leo Romantis tapi Jangan Maksa, Aquarius Kompromi
"Persyaratan yang harus dipenuhi adalah persetujuan majelis tinggi, harus atas usul 2/3 DPD, lalu atas usul setengah dari 500 DPC dan lain sebagainya," ujarnya.
"Nah, yang KLB kemarin itu tidak terpenuhi syaratnya oleh mereka yang mengatasnamakan kader Demokrat," ucap legislator Demokrat di Nunukan itu.
Gad Khaleb menilai, kekisruhan yang terjadi di tubuh Demokrat belakangan ini tidak prinsipil.
Bahkan ia menganggap, KLB di Sibolangit menunjukkan kemunduran demokrasi.
Baca juga: Bukan Hanya Rp 3,5 Juta, Alumni Kartu Prakerja Juga Bisa Dapat Bantuan Keuangan Lain, Cek Caranya
![[FULL] Pakar: Banyak Menteri Presiden yang Pantas Kena Reshuffle, Kerjanya Omon-omon Cuma Ngerecokin](https://img.youtube.com/vi/3BbQlZOAwZ4/mqdefault.jpg)
