Pemkot Bontang Bantah Tudingan tak Serius Tangani Banjir, Anggaran Minim Jadi Kendala

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Penyelesaian persoalan banjir di Bontang, dalam setahun terakhir diakui belum maksimal.

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama gagalnya pemerintah menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda Kota Bontang.

Hal itu diungkapkan Sekkot Bontang Aji Erlynawati saat dikonfirmasi, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Tidak Merasakan Gejala, Walikota Samarinda Andi Harun Berpesan ke Warga untuk Ikut Vaksin Covid-19

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun Drastis, Balikpapan Catat 33 Kasus Positif, Satgas Beber Faktornya

Alasannya, badai pendemi Covid-19 meluluhlantahkan berbagai program penanganan banjir yang dirancang sebelumnya.

Bahkan, anggaran 10 persen dari APBD untuk penanganan banjir pun harus teralihkan.

"Sepuluh persen itu sebagian dialihkan juga untuk penanganan Covid-19. Yang jadi pertimbangan kan kita harus melihat skala prioritasnya. Kita semua tahu kondisi pandemi ini kayak apa," ujarnya.

Sehingga beberapa item di 16 poin rekomendasi Tim Pansus Banjir pun belum bisa dilaksanakan, seperti pembangunan waduk dan beberapa fasilitas penjuang lainnya.

"Gimana kalau anggaran kita minim. Karena banyak anggaran harus dialihkan untuk penanganan Covid-19 sesuai instruksi pemerintah pusat," tuturnya.

Selain itu, ia juga menampik atas tudingan yang menilai Pemkot Bontang tak serius menangani banjir.

Menurutnya, pemerintah telah serius.

Hal itu dibuktikan, penanganan banjir ini adalah program prioritas Pemkot Bontang.

"Enggak lah. Pemerintah tentu serius. Kondisinya saja belum memungkinkan," ucapnya.

Baca juga: Bentuk Loyalitas ke AHY, Mantan Walikota Samarinda Ini Langsung Temani Ketua Umum ke Kemenkumham

Baca juga: Didesak Pedagang, PKL Lapangan Merdeka Balikpapan Dibolehkan Jualan Hari Sabtu

Banjir yang terjadi beberapa hari lalu, tentu akan menjadi catatan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam menangani banjir.

"Iya kami akan evaluasi lagi. Ke depan kami maksimal soal penanganan banjir. Walikota terpilih nanti ini juga akan memprioritas penanganan banjir," ucapnya.

Dalam 3 Tahun Terakhir, Penanganan Banjir Baru 30 Persen

Diberitakan sebelumnya, target Pemkot Bontang menyelesaikan persoalan banjir dalam periode tiga tahun, terancam gagal.

Dari ke-16 poin rekomendasi Tim Pansus Banjir, salah satunya yaitu menargetkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah banjir dalam waktu 3 tahun, terhitung sejak dari 2018 lalu.

Mantan Ketua Tim Pansus Banjir, Baktiar Wakkang menuturkan, dari 16 poin rekomendasi dari Tim Pansus, diperkirakan hanya 30 persen yang dikerjakan, termasuk durasi waktu penyelesaian banjir kemungkinan gagal.

Mengingat kini telah memasuki tahun terakhir dari periode target yang diberikan.

"Saya sudah bilang, pemerintah kurang serius selesaikan banjir. Tiga tahun waktu yang kami berikan baru 30 persen saja yang dikerjakan. Ini sudah tahun 2021, artinya sudah tahun terakhir," ujarnya, Selasa (9/3/2021).

Selain itu, rekomendasi Tim Pansus juga sengaja memasukan poin yang menyeret perusahaan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan banjir ini.

Lantas, yang menjadi pertanyaan sekarang, sejauh mana pemerintah telah melibatkan perusahaan dalam membantu menyelesaikan masalah banjir di Bontang.

"Bagaimana peran aktif perusahaan dalam membantu persoalan banjir. Lalu sudah sejauh mana," tanya Baktiar Wakkang.

Padahal, seharusnya pemerintah itu berkoordinasi dan mendorong forum CSR perusahaan agar berperan aktif serta membantu pembiayaan penanganan banjir.

"Kan jelas itu di dalam poin rekomendasi, yang melibatkan perusahaan untuk membantu," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Baktiar Wakkang, di tahun terakhir periode penyelesaian banjir, pemerintah perlu bekerja ekstra dalam menyelesaikan rekomendasi itu.

Hasil dari kajian penyelesaian banjir harus secepat mungkin dieksekusi.

"Iya segera diselesaikan. Berbagai upaya sudah saya lakukan, bahkan saya mendorong hak interpelasi di Dewan untuk mengevaluasi kerja pemerintah. Namun kan di sana bukan cuman saya. Butuh kesepakatan anggota dewan lainnya," ucapnya.

Sebagai tambahan informasi, ada 16 rekomendasi Tim Pansus Banjir diusulkan pada tahun 2018 lalu, berikut poin usulannya:

1. Menyusun kajian induk penanggulangan banjir.
2. Melaksanakan kegiatan normalisasi sungai.
3. Membentuk satgas penanggulangan banjir.
4. Melibatkan perusahaan dalam penanggulangan banjir.
5. Perlu payung hukum mengenai penanggulangan banjir.
6. Menyediakan anggaran penanggulangan banjir 10 persen dari total APBD.
7. Penyediaan lahan untuk digunakan polder.
8. Pelebaran sungai selebar 15 meter dengan kedalaman 4 meter.
9. Perubahan Amdal Waduk Kanaan.
10. Penertiban penggunaan lahan di sempadan sungai.
11. Tidak memberikan fasilitas air, listrik, dan jalan di sempadan sungai.
12. Setiap rumah wajib memiliki sumur resapan.
13. Pengembang wajib menyediakan lahan untuk resapan air.
14. Pembangunan pintu air di sodetan sungai area PT Badak LNG.
15. Penyelesaian banjir ditarget 3 tahun.
16. Penggalian potensi pembiayaan penanggulangan banjir di luar APBD

Penulis: Ismail Usman | Editor: Rahmad Taufiq