Realisasi RKPD 2022 Mendatang, Walikota Samarinda Ingin Bantuan APBD Kaltim, Ini Rancangan Awalnya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Andi Harun, Walikota Samarinda, harapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) bantu realisasi program Pemkot Samarinda.

Perihal tersebut, terkuak usai Walikota Samarinda, adanya konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 pada Senin (8/3/2021) lalu.

AH sapaan akrabnya, menuturkan terkait alokasi dana program yang nantinya tertuang dalam RKPD tahun 2022 mendatang.

Baca juga: Tanpa Izin, Kotor dan Bau Pemkot Samarinda Segera Menutup RPU di Jalan Merak, Merespon Keluhan Warga

Itu akan melihat kemampuan Fiskal Kota Tepian julukan Kota Samarinda ini.

"Jadi kita akan melihat perkembangan dinamika perencanaan dan kemampuan kapasitas fiskal Kota Samarinda. Tapi, kita punya alternatif lainnya," tuturnya kepada awak media.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kemampuan kapasitas fiskal Ibu Kota Kaltim ini berubah, karena adanya refocusing APBD setiap tahunnya.

Hal itu merupakan bagian dari kebijakan nasional, sehingga katanya tidak ada pilihan lain, selain harus mengikutinya.

"Tapi dengan adanya ini, Pemkot Samarinda dituntut untuk berpikir terus menerus agar beradaptasi dan berinovasi untuk membuat Samarinda bersih dari Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi," jelasnya.

Baca juga: Melalui Digital Tingkatkan Pelayanan Publik ke Warga, Walikota Samarinda Andi Harun Beri Respon

Adapun terkait, harapan bantuan dari APBD Kaltim, Orang nomer satu di Samarinda tersebut menuturkan bahwa bantuan itu, untuk perealisasian program - program yang dianggap penting dan diprioritaskan kepada masyarakat.

"Kami berharap APBD provinsi bisa membantu dalam belanja yang kita anggap prioritas untuk masyarakat Samarinda," tuturnya.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Harap di Bawah Kepemimpinan Alimuddin, KKSS Kaltim Semakin Solid

Ini dia rancangan awal RKPD tahun 2022, adanya 10 program unggulan yang dituangkan yakni :

1. Program Pemberdayaan RT ( Alokasi Rp 100 juta - Rp 300 juta per RT per tahun);

2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern;

3. Program pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan (Subway / Sky Train / Monorail);

4. Program Social Security System;