Akhirnya Anies Baswedan Bawa Masalah ke Luhut Pandjaitan, Menteri Jokowi Disodori 3 Problem Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang menemui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kedatangan Anies Baswedan menemui Menteri Jokowi ini untuk curhat mengenai sederet persoalan krusial Jakarta seperti banjir.

Luhut Binsar Pandjaitan pun menceritakan pertemuannya tersebut di Instagram.

Diketahui, selama ini publik mengasosiasikan Anies Baswedan selalu bertentangan dengan jajaran Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bahwa dirinya baru saja berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada Rabu (10/3/2021).

Luhut mengatakan, pada saat itu Anies mengutarakan niatnya untuk membicarakan sejumlah permasalahan yang ada di Jakarta.

Baca juga: Nasib Rumah DP 0 Persen Anies Baswedan Disorot PSI, Realisasi Memprihatinkan, KPK Turun Tangan

Baca juga: Kerja Kerasnya Berbuah Manis, Anies Baswedan Dipuji Politisi PDIP

Isi dari diskusinya dengan Anies diunggah Luhut di akun Instagram resmi miliknya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/3/2021).

Pertemuannya dengan Anies pada pagi itu adalah dalam rangka koordinasinya dengan sejumlah kepala daerah.

Berdasarkan unggahan Luhut, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Anies saat bertemu dengan Luhut adalah “Pak Luhut, I come to you with menu of problem (Pak Luhut, saya datang kepada Anda dengan sejumlah permasalahan -red).”

Luhut pun menyambut baik Anies dan mengatakan bahwa seluruh masalah pasti akan bisa diselesaikan.

Total terdapat tiga permasalahan yang diceritakan oleh Anies kepada Luhut.

Tiga permasalahan itu adalah banjir, pengembangan transportasi, dan sektor pariwisata khususnya di kawasan Kepulauan Seribu.

Dalam unggahannya itu, Luhut menjelaskan sekilas seputar tiga permasalahan yang diadukan oleh Anies.

Terakhir, Luhut berpesan untuk melepaskan ego sektoral demi kemajuan negara Indonesia.

Baca juga: Jokowi Marah, Presiden Langsung Pecat Pejabat Tinggi Pertamina, Luhut Pandjaitan Jelaskan Alasannya

Berikut tulisan lengkap yang ditulis oleh Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahannya

"Tepat pukul 9 pagi tadi, saya menerima Gubernur DKI Jakarta Bapak @aniesbaswedan yang ingin berbincang terkait sejumlah permasalahan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Pertemuan ini merupakan salah satu dari rangkaian koordinasi saya dengan para Kepala Daerah, khususnya di bidang Infrastruktur dan Transportasi.

Pak Anies adalah Gubernur terakhir dari Pulau Jawa yang saya temui setelah sebelumnya saya bertukar pikiran dengan Gubernur Jateng, Jabar, Banten, Jatim dan DIY.

“Pak Luhut, I come to you with menu of problem.” Begitulah kalimat pertama yang beliau sampaikan. Saya jawab “no problem pak, we can solve it.

Asal harus terintegrasi.” Karena prinsip dan banyak pengalaman “problem solving” yang saya lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan program-program kerja pemerintah.

Pak Anies sampaikan kepada saya bahwa beliau meminta dukungan pemerintah pusaat terkait tiga hal yang jadi permasalahan utama Pemprov DKI, pertama pengendalian banjir, mengingat di Jakarta penyebab banjir ada 3 yaitu rob, tanggul, dan sungai.

Karenanya saya sampaikan perlu ada pengendalian banjir di hulu, di ibukota, aktivasi rumah pompa, dan bagaimana agar drainase di Ibukota berfungsi dengan baik.

Yang tak kalah penting adalah penanganan sampah dan limbah di Jakarta dilakukan secara tepat, jika semua hal ini dilakukan secara beriringan, saya kira banjir di Jakarta bisa kita atasi.

Kedua, terkait pengembangan transportasi yang perlu terus diintegrasikan termasuk pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik demi kemudahan mobilitas warga Ibukota dan Jabodetabek.

Yang ketiga adalah pariwisata yang akan difokuskan di pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang ada, saya rasa harus menjelma jadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, lewat proyek-proyek padat karya untuk menggerakkan roda perekonomian kembali.

Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah selayaknya harus saling sinergi untuk saling membangun.
Marilah kita lepaskan ego sektoral yang ada diantara kita demi suksesnya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan."

Rumah DP 0 Persen Disorot

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, menyoroti program rumah DP 0 persen yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan.

Eneng menyayangkan adanya dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah down payment (DP) 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya.

Baca juga: Sederet Faktor Elektabilitas Risma Ungguli Anies, Bertabur Prestasi hingga Pakai Konsep Jokowi

Kasus tersebut tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di mana Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP diduga tersandung masalah itu.

Menurut Eneng, kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies Baswedan agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak.

Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran," kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Dipaparkan Eneng, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 persen adalah sebanyak 232.214 unik.

Akan tetapi, sambungnya, realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai satu persen.

Karena itu, Eneng menduga bahwa negara telah merugi hingga ratusan miliar atas masalah tersebut.

Pihak PSI, menurut Eneng, mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.

Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci.

Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.

Ditegaskan Eneng, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja?

Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI?

Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.

Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah.

Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.

Baca juga: Lengkap, Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Pilgub DKI Jakarta, Anies Disalip Risma, Ada Crazy Rich

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline," ujar Eneng.

Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program rumah DP 0 Persen tersebut.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan.

Sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," pungkasnya.

(*)

Sebagian artikel ini telah tayang dengan judul Didatangi Anies Baswedan yang Ingin Curhat Masalah di Jakarta, Luhut: Saya Jawab No Problem, https://wow.tribunnews.com/2021/03/10/didatangi-anies-baswedan-yang-ingin-curhat-masalah-di-jakarta-luhut-saya-jawab-no-problem?page=all.