Nasib Rumah DP 0 Persen Anies Baswedan Disorot PSI, Realisasi Memprihatinkan, KPK Turun Tangan

TRIBUNKALTIM.CO - Program rumah DP 0 persen merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, hingga lebih 3 tahun menjabat, realisasi program ini kini mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI). 

Bahkan, dikabarkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) turun tangan mengusut adanya dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Anies Baswedan memilih program rumah DP 0 persen lantaran melihat banyaknya warga Jakarta yang belum memiliki hunian sendiri.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, menyoroti program rumah DP 0 persen yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: Kerja Kerasnya Berbuah Manis, Anies Baswedan Dipuji Politisi PDIP

Baca juga: Publik Jakarta Tak Percaya Klaim Anies Baswedan Sukses Atasi Banjir, Hasil Survei Ini Jadi Buktinya

Eneng menyayangkan adanya dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah down payment (DP) 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya.

Kasus tersebut tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di mana Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP diduga tersandung masalah itu.

Menurut Eneng, kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies Baswedan agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak.

Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran," kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Dipaparkan Eneng, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 persen adalah sebanyak 232.214 unik.

Akan tetapi, sambungnya, realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai satu persen.

Karena itu, Eneng menduga bahwa negara telah merugi hingga ratusan miliar atas masalah tersebut.

Pihak PSI, menurut Eneng, mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.

Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.