Vaksin Nusantara untuk Covid-19 yang Digagas Terawan Tuai Polemik, Jokowi Angkat Bicara

TRIBUNKALTIM. CO - Vaksin Nusantara untuk Covid-19 menuai polemik usai  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memaparkan temuannya soal Vaksin Nusantara dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pihak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya angkat bicara soal vaksin dalam negeri.

Jokowi mengatakan bahwa pengembangan vaksin di dalam negeri secara mandiri harus didukung.

Baca juga: Walikota Rizal Effendi Khawatir Balikpapan Kekurangan Vaksin Covid-19

Baca juga: Ratusan Pedagang Pasar Klandasan Disuntik Vaksin Sinovac Dosis Kedua, 47 Orang tak Datang

Saat ini ada dua vaksin yang dikembangkan di Indonesia secara mandiri yakni vaksin merah putih dan Vaksin Nusantara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (12/3/2021).

"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan Vaksin Nusantara," kata Presiden.

Hanya saja kata Presiden, pengembangan vaksin tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang melibatkan banyak ahli.

Sehingga vaksin yang dihasilkan berkhasiat dan aman digunakan.

"Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman berkhasiat dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah kaidah scientific, kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli," kata Jokowi.

Persyaratan dan tahapan pengembangan vaksin secara ilmiah kata Presiden, sangatlah penting untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya, jika semua tahapan sudah dilalui kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," katanya.

Sebelumnya, kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan proses uji klinis I Vaksin Nusantara tidak sesuai atau memenuhi kaidah klinis dalam penelitian vaksin.

Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pihak.

Salah satunya mantan Menkes dr. Terawan Agus Putranto yang merupakan penggagas Vaksin Nusantara.

Penny mengatakan terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dengan pihak yang menjadi komite etik.