Ibrahim jadi Ketua MUI Nunukan, Tiap Kecamatan Bentuk Cabang, Sebatik dan Sebuku Kaltara Harus Ada

Ini persoalan anggaran. Tahun lalu hanya ada biaya dari pemerintah daerah di akhir tahun.

Makanya setiap akhir tahun kami laksanakan sosialisasi. Kalau sekarang ada Rakerda sudah, jadi agak lebih terarah progam kerjanya. "Kami sekarang juga sinergi dengan Baznas Nunukan," tuturnya.

Terakhir, Ibrahim beberkan tantangannya selama empat kali memimpin MUI Nunukan.

Baca juga: Hari Raya Nyepi di Nunukan Kala Pandemi Corona, Empat Pantangan yang Harus Dipatuhi Umat Hindu

Kata dia, masih banyak stigma yang berkembang di masyarakat muslim di Nunukan, lantaran pihaknya terlalu keras dalam memberikan fatwa.

"Kami dibilang terlalu keras dalam memberikan fatwa, padahal MUI itu tidak digaji, melainkan hanya sukarela. Misalnya lagi, masyarakat yang ketahuan berbuat maksiat, terus diberikan nasehat, malah kami yang dibenci," ungkapnya.

Minta MUI Dorong Ekonomi Umat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nunukan menggelar acara pengukuhan pengurus periode 2021-2026.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nunukan, M Saleh minta dorong ekonomi umat.

MUI Nunukan telah mengukuhkan 60 pengurus sekaligus rapat kerja daerah (Rakerda) perdana di Aula SMP Muhammadiyah Nunukan, Jalan TVRI, Kelurahan Nunukan Timur, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Kepala BNNK Nunukan Sayangkan Pengguna Narkoba tak Mau Direhabilitasi

Baca juga: Hujan Sedang hingga Lebat Disertai Petir Merata di Wilayah Kabupaten Nunukan, Prakiraan Cuaca BMKG

M Saleh mengatakan, hal yang harus menjadi perhatian pengurus MUI Nunukan yang baru saja dikukuhkan adalah peningkatan ekonomi umat.

Pasalnya, M Saleh yang sudah menjabat Kepala Kemenag 3 tahun lebih itu, menilai separuh dari jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan masih berada di bawah garis kemiskinan.

"Selamat atas dikukuhkannya pengurus MUI Nunukan periode 2021-2026. PR kita sangat besar sekali untuk membina umat, utamanya peningkatan ekonomi umat. Lebih separuh warga di Kabupaten Nunukan berada di bawah garis kemiskinan," kata M Saleh kepada TribunKaltara.com, pukul 14.00 WITA.

Menurut M Saleh, sebagai tokoh agama, ormas keagamaan, pengurus majelis ulama, harus saling sinergi dengan pemerintah daerah untuk membina ekonomi umat muslim.

"Jangan sampai merosot sampai di bawah garis kemiskinan. Ini yang kita tidak harapkan. Tingkatkan dulu ekonomi umat baru bicara hal lainnya. Teknisnya ya kita serahkan kepada lembaga keagamaan. Apakah berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Yang jelas siapapun itu tidak bisa membangun negeri ini sendiri," ucapnya.

Bahkan, ia membeberkan langkah Kemenag Nunukan untuk saling kolaborasi dalam peningkatan sumber daya umat muslim mulai dilakukan secara bertahap.