Berita Nasional Terkini
Moeldoko Jadi Sorotan Usai KLB Partai Demokrat, Idham Azis Diisukan akan Jabat KSP di Kabinet Jokowi
Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis diisukan akan masuk kabinet Jokowi menggantikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh Partai Demokrat masih belum mereda.
Apalagi kisruh ini pun menyeret nama Moeldoko, Kepala Staf Presiden Joko Widodo.
Moeldoko pun menuai sorotan.
Baca juga: SEMPAT Ricuh dengan Polisi, Massa Aksi Geruduk Markas DPP Demokrat & Blokade Jalan, Ingin Ketemu AHY
Baca juga: NEWS VIDEO Ayah Dipecat karena Dukung KLB Partai Demokrat, Anak Tetap Pilih AHY
Apalagi usai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umu Partai Demokrat versi KLB.
Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis diisukan akan masuk kabinet Jokowi menggantikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
Siapa sosok Idham Azis? Karena seperti diketahui, Idham Azis ini pernah berkarir di kepolisian, bagaimana sepak terjangnya?
Kursi KSP menjadi ramai diperbincangkan seiring memanasnya konflik Partai Demokrat.
Diketahui KSP saat ini, Moeldoko jadi sorotan usai menjabat Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Atas rangkap jabatannya itu, banyak pihak yang meminta agar Moeldoko mengundurkan diri dari jabatan KSP agar pemerintahan Jokowi tak terseret dalam konflik Partai Demokrat.
Meski sampai saat ini belum ada keputusan bahwa Moeldoko akan mengundurkan diri dari jabatan KSP.
Desakan agar Moeldoko segera mundur dari jabatan KSP itu salah satunya disampaikan politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago.
"Betul (mengusulkan Moeldoko mundur). Memang kenapa? Karena saya tidak ingin presiden keseret-seret KLB. Kasihan presiden nanti kena fitnah lagi," kata Irma saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).
Irma meyakini manuver Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat merupakan keinginan pribadi mantan panglima TNI tersebut.
Ia juga meyakini Jokowi tidak ikut campur soal keterlibatan Moeldoko serta tidak dapat mengintervensi polemik yang tengah terjadi di Partai Demokrat.
"Saya tahu betul Presiden tidak ada urusan soal ini, ini murni keinginan pribadi Moeldoko, presiden tidak boleh intervensi pada kedua belah pihak karena itu di luar kewenangan presiden. Biar institusi terkait yang menentukan," kata dia.
