Wagub DKI Bocorkan yang Terjadi Andai Anies Baswedan Dipanggil KPK, Kasus Lahan Rumah DP 0 Persen

Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.

Ditegaskan Eneng, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja?

Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI?

Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.

Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah.

Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.

Baca juga: Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, Anies Baswedan Datang dengan Sejumlah Masalah

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline," ujar Eneng.

Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program rumah DP 0 Persen tersebut.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan.

Sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," pungkasnya.

(*)

Ikuti Berita Nasional Terkini Lainnya

Artikel ini telah tayang dengan judul Wagub DKI: Salah Alamat Jika KPK Periksa Anies Terkait Korupsi Rumah Dp Rp 0, https://jakarta.tribunnews.com/2021/03/16/wagub-dki-salah-alamat-jika-kpk-periksa-anies-terkait-korupsi-rumah-dp-rp-0.