Berita Bulungan Terkini
PLTA Kayan Belum Tunjukan Progres, Pemkab Bulungan Akan Undang Direksi PT KHE
Progres pembangunan proyek PLTA di Long Peso, Kabupaten Bulungan belum menunjukan perkembangan yang berarti di lapangan.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR -Progres pembangunan proyek PLTA di Long Peso, Kabupaten Bulungan belum menunjukan perkembangan yang berarti di lapangan.
Pemkab Bulungan pun menjadwalkan rapat bersama dengan PT KHE, selaku investor, untuk memaparkan progres pembangunan PLTA.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Bulungan, Syarwani, usai menghadiri rapat internal, persiapan menjelang rapat bersama PT KHE.
Baca juga: PLTA Kayan Bakal Relokasi Warga Desa Long Pelban dan Long Lejoh, Bupati Bulungan Angkat Bicara
Baca juga: Progres Terkini Pembangunan PLTA Kayan, Pemprov Kaltara Sebut Masih Menunggu Izin dari BKPM
"Kita akan jadwalkan nanti tanggal 23 Maret mendatang untuk mendengar paparan progres dari pihak mereka ya," ujar Bupati Bulungan, Syarwani.
"Hari ini kita rapat internal dengan dinas-dinas terkait, kami ingin mendengar laporan terakhir di lapangan, ini nanti yang menjadi pertimbangan untuk rapat bersama mereka," tambahnya.
Pihaknya menanti keseriusan dari PT KHE, terkait kelanjutan pembangunan proyek PLTA.
"Kita juga menanti keseriusan mereka, karena kalau di lihat tanda-tanda di lapangan malah kelambatan progres," katanya.
Baca juga: Progres Terkini PLTA Kayan di Kaltara, Izin Konstruksi Telah Terbit Hingga Gunung Bakal Diledakkan
Terkait perizinan, Bupati Syarwani mengatakan, pihak PT. KHE belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan di Pusat.
"Laporan yang masuk ke saya, satu izin belum mereka dapatkan yakni izin pinjam pakai kawasan hutan," katanya.
"Itu ranahnya di Kementerian Kehutanan, bukan di kami, tapi laporan yang kami dapatkan, sampai hari ini belum ya," terangnya.
Dirinya meminta, agar dalam agenda rapat yang mendatang, yang mewakili PT. KHE, ialah jajaran direksi.
Hal ini dimaksudkan, agar persoalan mengenai perizinan atau kendala yang dialami perusahaan, dalam kelanjutan progres pembangunan PLTA di lapangan, tidak berlarut.
Baca juga: Lapor ke Moeldoko, Gubernur Sebut Kepala Staf Presiden Siap Kawal Percepatan PLTA Kayan
"Makanya nanti saya undang minimal jajaran direksi, kalau jajaran direksi tidak turun lebih baik tidak usah rapat. Jangan sampai yang datang hanya utusan yang nanti harus melapor ke Jakarta," tuturnya.
Diketahui, proyek PLTA yang akan membendung aliran Sungai Kayan di Long Peso, digadang akan menghasilkan listrik sebesar 9.000 MW. (*)
