Berita Paser Terkini
Plt Asisten Kesra Inginkan Perempuan di Paser Terlibat dalam Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan.
Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan.
Rapat tersebut berlangsung di ruang Sadurengas Sekertariat Pemerintah Kabupaten Paser yang dihadiri jajaran DP2KBP3A Paser. Senin, (22/3/2021).
Baca juga: Samakan Persepsi, Bupati Paser Menyambut Baik Rakor Pengarusutamaan Gender
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser Hulaimi mengatakan, setiap perempuan harus terlibat dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dengan menjamin hak setiap warga Negara untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.
Baca juga: Warga Soroti Jalan Rusak Depan Kantor Dewan, Ketua DPRD Paser: Kita Usulkan di Anggaran Perubahan
"Walaupun sudah ada UU yang menjamin, namun keseteraan dan keadilan gender terhadap Sumber Daya Manusia baik itu penduduk perempuan dan laki-laki, masih ada kesenjangan," ujarnya.
Apalagi lanjut dia, ketentuan itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang PUG dalam pembangunan daerah.
"Dari Perda tersebut, setiap perempuan harus terlibat dalam pembangunan daerah," jelas Hulaimi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, Hadijah mengatakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat diantaranya seperti kegiatan usaha produktif dan keterampilan.

"Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat saat ini, utamanya kaum perempuan, bisa berupa kegiatan usaha dan keterampilan," terang Hadijah.
Menurutnya, keterlibatan perempuan harus terlihat dalam setiap program mulai dari tingkat desa hingga instansi pemerintah.
Melalui penyusunan program responsif gender, Hadijah berharap semua komponen masyarakat, bukan hanya di bidang Pemerintah, tetapi juga dunia usaha dengan melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan daerah.
Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Mathias Masan Ola