Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Mantan Gubernur Kaltara Irianto Jelaskan Posisi Anaknya di TGUPP, Sebut Bekerja Bukan untuk Pribadi

Sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik yang melibatkan Iwan Setiawan sebagai terdakwa, kembali bergulir, pada hari Senin (29/3/2021).

TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAM FAWDI
Mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, ditemui usai diperiksa sebagai saksi korban, dalam kasus pencemaran nama baik melibatkan Dirut PDAM Tarakan, Iwan Setiawan.TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAM FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR -Sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik yang melibatkan Iwan Setiawan sebagai terdakwa, kembali bergulir, pada hari Senin (29/3/2021).

Dalam sidang yang digelar di ruang sidang Cakra, PN Tanjung Selor, pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi korban yakni, Irianto Lambrie.

Mantan Gubernur Kaltara itu, memberikan keterangan kepada majelis hakim, mengenai keterlibatan putranya, yang sempat duduk di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP selama tiga bulan.

Baca juga: Mantan Gubernur Irianto dan Udin Hianggio Hadiri Sidang Iwan Setiawan, Kasus Pencemaran Nama Baik

Baca juga: Tumpahan Minyak Pasca Terbakarnya SB Dewa Sebakis 3, BPBD Kaltara Upaya Minimalisasi Pencemaran Laut

Keterangan ini ia sampaikan, setelah pihak terdakwa Iwan Setiawan, sempat mempertanyakan kapasitas Arkanata Akram, yang belum memiliki pengalaman kerja, dan duduk di tim gubernur, dalam statusnya di media sosial.

"Anak saya, Arkanata Akram, sekarang anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem, dia itu lulusan UI dan University of Queensland," ujar Mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

"Dia sangat fasih Bahasa Inggris, memang anak lulus sekolah tidak punya pengalaman kerja. Dia saya minta untuk terjemah bahasa inggris, dia saya angkat menjadi TGUPP setelah dia lulus," tambahnya.

Baca juga: Pasca Bom Gereja di Makassar, Polda Kaltara Minta Warga Tenang dan Tak Ikut Sebar Konten Meresahkan

Menurutnya, TGUPP langsung ditunjuk oleh Gubernur dan tanpa harus melewati seleksi jabatan, pihaknya mengatakan operasional tim gubernur yang berasal dari APBD, juga tidak melanggar undang-undang.

"Tim itu langsung ditunjuk oleh Gubernur, sesuai dengan keahlian, bisa juga minta pertimbangan staf, dan itu bukan PNS, dan ada SK-nya," katanya.

"Untuk operasional mereka disediakan tempat, dana dari APBD, dan dana itu diperiksa BPK dan itu sesuai aturan perundangan, dan daerah lain juga memiliki itu seperti DKI dan Kaltim," tambahnya.

Dirinya menambahkan, anggota TGUPP memiliki tugas yang berbeda-beda, berdasarkan keahlian masing-masing.

Baca juga: Bom Meledak di Gereja Katedral Makassar, Polda Kaltara Menginstruksikan Jajaran Polres

Irianto menegaskan, bila diangkatnya Arkanata Akram, karena kemampuannya, dan tidak ada hubungannya dengan jabatan ayahnya yang duduk sebagai Gubernur Kaltara saat itu.

"Produknya macam-macam, sesuai denga keahlian, ada yang menyusun draf Ranperda, ada juga menyiapkan paparan Gubernur, mendapingi Gubernur kunjangan dinas, dan ada yang memberi masukan masalah masyarakat," katanya.

"Tim itu ada 9 hingga 11 orang, itu membantu Gubernur sebagai lembaga, bukan sebagai pribadi," tuturnya. (*)

Berita tentang Kaltara

Berita tentang Irianto Lambrie

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved