Sekwan Tanggapi Isu Adanya Gesekan antara Pemkot dan DPRD Samarinda usai Sidak Walikota Andi Harun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Beredar kabar tentang adanya pro kontra dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, terkait inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Walikota Samarinda Andi Harun.

Sehingga hal ini menimbulkan opini publik bahwa DPRD Samarinda bergesekan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun.

Seperti diketahui, Walikota Samarinda Andi Harun telah melakukan sidak ke Kantor DPRD Samarinda, Senin (29/3/2021) kemarin.

Baca juga: Sidak Andi Harun ke Kantor DPRD Ditanggapi Komisi II, Anhar: Lembaga Ini Harusnya Lakukan Koreksi

Baca juga: Alasan Walikota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda: Kita Ingin Efesiensi dan Pendataan Ulang

Kabar adanya pro kontra dari DPRD Samarinda yang menimbulkan opini publik terkait sidak yang  dilakukan Walikota Samarinda tersebut mendapatkan respons dari Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Susanto.

Ia mengungkapkan Walikota Samarinda Andi Harun merupakan sosok yang masih muda dan energik, dan hal yang paling penting beliau ingin melakukan perubahan.

Sekwan menambahkan, sidak itu merupakan hal baru yang tidak dilakukan oleh Walikota Samarinda sebelumnya, Syaharie Jaang.

Padahal, katanya, Andi Harun merupakan tipe yang ingin melihat kondisi langsung di lapangan karena dia lebih muda dan energik dan ingin ada perubahan.

"Jadi tidak ada tendensi terkait beliau bergesekan dengan dewan, itu tidak ada. Betul-betul karena beliau ingin turun ke lapangan," ucapnya, Selasa (30/3/2021).

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Agus Tri Susanto merespons sidak yang dilakukan Walikota Samarinda Andi Harun, Senin (29/3/2021).

Agus Tri Susanti menyampaikan terima kasih kepada Walikota Samarinda Andi Harun atas kehadiran dan telah melakukan evaluasi terhadap pihaknya.

"Itu sangat membantu tugas-tugas saya, selaku sekretaris DPRD Samarinda untuk peningkatan disiplin," katanya kepada TribunKaltim.co, usai Andi Harun meninggalkan Kantor DPRD Samarinda.

Ia menambahkan, terkait absensi PTTH dan PTTB yang masih manual, sebenarnya semuanya sudah menggunakan fingerprint seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

Namun adanya Covid-19 yang mewabah di Kota Tepian ini, pihaknya mengambil perubahan kebijakan.

Karena khawatir fingerprint bisa menjadi media memaparkan Virus Corona.

"Maka kemudian dilakukan absen manual di masing-masing ruangan," bebernya.