Pimpinan KPK Sebut Potensi Korupsi Politik Dinasti di Kaltim Usai Bupati Kutim Ismunandar Ditangkap

Politik dinasti tidak lepas di Bumi Etam, Kalimantan Timur (Kaltim).

Di beberapa daerah di Kaltim memiliki keterhubungan keluarga antar pejabat di sektor pemerintah maupun swasta.

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Mahendra Putra Kurnia, Rabu (31/3/2021) sulit sekali memutuskan politik dinasti di Kaltim.

Ia menilai risiko korupsi melalui politik dinasti cukup besar.

Baca juga: Perusahaan Properti Gandeng Bankaltimtara, Ekspansi Bisnisnya ke Kutai Kartanegara

Hanya saja ia menilai para tokoh yang ada dan memiliki hubungan keluarga di pemerintahan sebaiknya memberikan keteladanan di masyarakat.

Bahkan ia pun menantang kepada tokoh-tokoh Kaltim untuk memberikan keteladanan, seperti tidak melakukan praktek korupsi yang menguntungkan pribadi ataupun keluarganya saja.

"Karena dalam politik dinasti konflik kepentingan itu pasti akan selalu muncul. Saya kira posisinya tinggal bagaimana berupa keteladanan. Bagaimana pemerintah provinsi memberi contoh dan teladan baik agar tidak memberi celah potensi korupsi," ucapnya.

Untuk itu ia turut meminta pengawasan pemerintah provinsi Kaltim untuk memantau ke seluruh 10 Kabupaten dan Kota dalam bentuk pengawasan.

Sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi.

Tidak hanya pengawasan sanksi pun sebaiknya diberikan agar pejabat bersangkutan merasa jera di kemudian hari.

"Kalau peran kepentingan pasti selalu ada cuman sekarang bagaimana caranya agar perang kepentingan itu berjalan sesuai aturan tanpa melanggar. Ya dengan keteladanan dan contoh baik tadi antisipasinya," ucap Mahendra Putra Kurnia.

Berita tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita tentang Kalimantan Timur

Penulis Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo