Virus Corona di Berau

Sudah 756 Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di Berau Diberi Sanksi Denda

Penegakan hukum disiplin protokol dalam operasi yustisi masih terus dilakukan pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/IKBAL NURKARIM
Penindakan protokol kesehatan di Tepian Jl Ahmad Yani, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Penegakan hukum disiplin protokol dalam operasi yustisi masih terus dilakukan pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, meski kasus terkonfirmasi Covid-19 mulai menurun di Kabupaten Berau, Minggu (4/4/2021).

Selain penegakan disiplin, pemerintah Berau juga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro termasuk membentuk satgas Covid-19 tingkat lurah atau kampung.

Kabid Tibum dan Tramas PP Berau, Ahmad Yani mengatakan hingga akhir Maret 2021 sedikitnya terdapat 756 pelanggar protokol kesehatan yang beri sanksi denda.

Baca juga: Usaha Air Minum Isi Ulang di Balikpapan, Pemkot Inginkan Aturan Seperti Apa Sanksinya jika Melanggar

Baca juga: Persebaran Covid-19 Alami Kenaikan, Kutim Tambah 29 Kasus Positif

Dari jumlah tersebut, belum semua pelanggar membayar sanksi denda sehingga sejumlah kartu identitas seperti KTP atau SIM masih ditahan oleh tim Satgas Covid-19.

"Rata-rata pelanggar yang kita tindak sanksi denda ini mereka yang tidak memakai masker dan tidak membawa masker saat beraktivitas diluar rumah," ujarnya keawak media.

"Sebanyak 759 pelanggar Prokes kami tindak dan 406 orang sudah membayar denda dan 363 belum membayar dan menjaminkan KTP, SIM bahkan identitas lain seperti BPJS," pungkasnya.

Baca juga: Pasca Penyerangan Mabes Polri, Polres Berau Perketat Penjagaan, Pengunjung Akan Diperiksa

Baca juga: Mencuri Tabung Gas, Dua Pemuda di Berau Diringkus Polsek Tanjung Redeb

Sementara itu badan pendapatan daerah menyebutkan total sumbangan masuk kas daerah dalam operasi yustisi sebanyak 77 juta lebih.

"Dari Januari sampai dengan pertengahan bulan Maret yang tercatat uang masuk di kas daerah 77 juta 250 ribu," ujar Kasubid pengendalian dan pelaporan Bapenda Berau Evi.

Ilustrasi vaksinasi Covid-19
Ilustrasi vaksinasi Covid-19 (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

Sebelumnya, Kasatpol PP Kalimantan Timur Gede Yusa menegaskan penindakan sanksi disiplin protokol kesehatan bagi pelanggar, itu harus sejalan dengan peraturan Kabupaten kota masing-masing yang disinergikan dengan instruksi gubernur.

Ada beberapa penindakan yang bisa dilakukan. Misalnya jika menggunakan masker tidak sempurna itu diingatkan saja, jika membawa masker tapi tidak dipakai diberi sanksi tertulis.

Baca juga: Mencuri Tabung Gas, Dua Pemuda di Berau Diringkus Polsek Tanjung Redeb

Baca juga: Beri Pelayanan Maksimal ke Warga, UPTD BBI Sei Bedungun Berau Beri Aksi Perubahan Pesan Ikan

"Kemudian tidak bawa masker juga bisa ditindak dengan alternatif ada denda atau sanksi sosial," tegasnya.

"Jadi penegakan disiplin masih berlaku diikuti dengan penerapan operasi yustisi, agar penyebaran Covid-19 ini bisa betul-betul kita atasi," tutupnya.

Diakui Gede Yusa kasus Covid-19 di Kalimantan Timur saat ini terus mengalami penurunan jumlah kasus, yang mana kasus hariannya hanya rata-rata dibawah 200.

Sehingga pemberlakuan PPKM mikro dinilai efektif termasuk penerapan sanksi disiplin protokol kesehatan.

Baca juga: Bupati Bandung Barat dan Anaknya Ditetapkan jadi Tersangka, Terkait Pengadaan Barang Untuk Covid-19

Baca juga: Tren Kasus Aktif di Bontang Kembali Melandai, Kini Giliran Berbas Pantai Dinyatakan Zero Covid-19

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved