Balasan Partai Demokrat Versi KLB, Tawarkan AHY Maju Pilgub DKI Jakarta, Kubu Moeldoko Cuci Tangan?

"Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan karirnya yang terhenti tiba tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI," ucapnya.

Rahmad berujar, jika AHY tak menghitung akan menang, maka tidak akan mundur dari karir di militer.

Namun, perlu diuji apakah elektabilitas AHY mampu bisa mengalahkan gubernur petahana Anies Baswedan atau tidak.

"Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.

Baca juga: Usai Ditolak Pemerintah, Partai Demokrat Versi KLB Ditinggalkan Ketua Advokasi dan Hukum, Kenapa?

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih bungkam saat ditanya wartawan terkait adanya desakan agar dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas.TV, usai hadir dalam acara di PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021), AHY langsung berlalu dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya AHY dan SBY didesak minta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena telah mencurigai pemerintah atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Sementara beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

Satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko.

Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

Penjelasan Demokrat

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta.

Namun, kubu AHY langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu kepada kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Baca juga: NEWS VIDEO Partai Demokrat Versi KLB Ditinggalkan Ketua Advokasi dan Hukum