Ketua DPD RI Berkunjung ke Kesultanan Kukar Ing Martadinata, Singgung Ibu Kota Negara Smart City

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada pemerintah mengenai pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kata dia, harus memperhatikan perspektif lingkungan dan potensi kebencanaan, sehingga ibu kota baru benar-benar bebas dari ancaman banjir.

Konsep smart city dan forest city atau the bush capital serta sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan harus menjadi ciri istimewa dan menjadi model percontohan perkotaan modern.

Baca Juga: Bappenas Sebut Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan Berkonsep Green Smart City

Baca Juga: Tarik Investor ke Penyangga Ibu Kota Negara, DPRD Balikpapan Kaji Penurunan Pajak Hotel dan Hiburan

"Yang terpenting adalah bebas dari banjir," katanya kepada Tribunkaltim.co usai berkunjung ke Kesultanan Kukar Ing Martadinata, Kaltim, Senin (5/4/2021).

Sebagai smart city, mantan Ketua Umum PSSI itu menegaskan ibu kota baru sangat penting menjadi kota terintegrasi yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) beserta teknologi internet untuk segala (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.

Di dalamnya, kata mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meliputi sistem informasi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik.

Juga jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat lainnya sehingga efektif dan efisien dalam pelayanan.

Baca Juga: Lahan Desa Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi: Harus Ada Treatment Khusus

Baca Juga: Kaitan Penajam Paser Utara jadi Calon Ibu Kota Negara, Bupati AGM Rotasi Pejabat, Dinas yang Lambat

"Smart city harus menjadi pedoman pembangunan ibu kota baru. Smart city dicirikan dengan integrasi hal-hal yang bersifat pelayanan publik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bisa dilakukan secara satu pintu," ungkap alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengunjungi areal calon Ibukota Negara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri LHK meninjau persiapan terkait kesiapan lahan dalam perspektif LHK yang akan dijadikan lokasi Pusat Gedung Pemerintahan di IKN dan melihat progres pembangunan Persemaian Modern di Ibu Kota Negara.

Siti juga memeriksa progres pembangunan persemaian permanen seluas 120 hektare yang akan dibangun di kawasan Ibu Kota Negara.

Tepatnya di wilayah Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani 1.

Baca Juga: Lahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Wamen Surya Tjandra Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

Ini sejalan dengan konsep pembangunan sekaligus dengan pemulihan.

Ibu Kota Negara Harus Modern

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI) La Nyalla Mahmud Mattalitti turut hadir dalam kegiatan seminar nasional di IAIN Samarinda, Senin (5/4/2021).

Pada sambutanya, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan beberapa catatan dan penekanan aspek tertentu terkait pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Menurutnya, yang paling mendasar dan harus menjadi kerangka berpikir bagi semua dalam menyusun dan merencanakan pembangunan Ibu Kota Negara adalah identitas dan karakter bangsa Indonesia yang wajib tercermin dalam Ibu Kota Negara ini.

Baca juga: DPD RI Beberkan Kunci Membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang Bebas Banjir

Baca juga: Bappenas Sebut Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan Berkonsep Green Smart City

"Kita bisa melihat di beberapa negara lain, terutama negara maju, bagaimana karakter dan identitas bangsa tersebut sangat tampak ketika kita memasuki Ibu Kota Negara tersebut," ujarnya.

Salah satu contoh perbedaan akan sangat terasa ketika berada di Kota Beijing dengan ketika berada di Kota Shanghai, atau kota-kota yang menjadi pusat bisnis dan industri di Tiongkok.

Itulah pentingnya mengapa identitas dan karakter bangsa Indonesia harus benar-benar tampak melalui konsep pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim ini.

Baca juga: Bangun Istana Presiden di Lokasi Ibu Kota Baru Belum Dibuat April, Tahun Ini Groundbreaking

"Ini harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga jangan sampai lbu Kota Negara baru di Kaltim ini nantinya hanya memindahkan Jakarta ke Kaltim," sebutnya.

Adapun yang menjadi catatan tidak kalah pentingnya adalah isu-isu global yang akan menjadi kesepakatan penduduk dunia.

Terutama menyangkut lingkungan, sehingga bisa mengenal istilah Konstruksi Hijau, yaitu konsep pembangunan dengan pola konstruksi yang dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan.

"Efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah," tuturnya.

Selain itu, paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad ini adalah Kota Modern dan Kota Berkelanjutan.

Keduanya dapat memiliki makna yang saling melengkapi.

Karakteristik modern city dan sustainable city ditandai dengan adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan, dan berpikir jauh ke depan.

"Sehingga kota tersebut terus melakukan upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi untuk mengatasi pemasalahan sosial," jelasnya.

Baca juga: Pradesain Istana untuk Ibu Kota Negara Baru di Kaltim Tuai Pro Kontra, Jokowi Minta Saran Masyarakat

Ia menambahkan, catatan yang juga tidak kalah penting juga adalah perspektif keamanan.

Karena sebuah Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan corak sosial serta budaya masyarakat penduduk calon Ibu Kota baru.

"Sehingga tidak memiliki resistensi serta potensi konflik terhadap dinamika perpindahan Ibu Kota," tegasnya.

Sementara, indikator yang terkait dalam perspektif keamanan adalah indeks demokrasi Indonesia, indeks kerukunan beragama, dan indeks pembangunan manusia.

Sedangkan dalam perspektif pertahanan, sebuah Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan posisi geografis dan infrastruktur pertahanan Ibu Kota baru, sehingga tidak rentan dari serangan eksternal maupun bencana alam.

Adapun indikator untuk mengukur dalam perspektif pertahanan adalah indeks kerawanan bencana. indeks kekuatan militer global, dan indeks keamanan cyber global.

"Poin-poin tersebut harus sejalan juga dengan Visi Indonesia 2045. Sehingga pembangunan dan penataan Ibu Kota Negara di Kaltim ini dapat berjalan sesuai harapan dan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Persiapan Keamanan di Ibu Kota Negara, Rombongan Mabes TNI AD Kunjungi Penajam Paser Utara

Namun demikian, semua komitmen itu harus dimulai dengan keteguhan untuk mengeksekusi rencana-rencana tersebut dalam implementasi penganggaran dan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

"Oleh karena itu, DPD RI secara berkelanjutan akan terus memantau perkembangan pembangunan IKN baru ini melalui mekanisme pengawasan yang berlaku," pungkasnya. 

Berita tentang Ibu Kota Negara

Penulis Aris Joni | Editor: Budi Susilo