Berita Kaltim Terkini
Pansus LKPJ DPRD Kaltim Sebut Serapan Anggaran Tiap OPD Kurang Maksimal, Berikut Penjelasannya
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau Pansus LKPJ DPRD Kaltim memanggil beberapa OPD Selasa (6/4/2021) kemarin
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
Hal itu menggambarkan betapa lemahnya sistem pendataan di Kaltim.
"Maka dari itu, ke depan kita mengharapkan ada big data. Tapi itu harus dikoordinasikan dan disepakati siapa pemegang kendali big data ini," urainya.
"Yang lain hanya supporting berdasarkan teknis dan spesifikasinya," ucap Ketua DPW PPP Kaltim ini.
Sementara itu untuk Balitbangda sendiri, ia menilai OPD ini lebih banyak membuat rencana yang tidak sesuai dengan hasil penelitian.
Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Dapil Kubar dan Mahulu Sampaikan Keluhan Warga Soal Akses Jalan dan Internet
Untuk itu ia meminta OPD tersebut untuk perlu dibenahi.
"Jangan heran kalau kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Pertama, input perencanaannya tidak berdasar pada hasil penelitian, kajian ilmiah, dan tidak menggunakan data pilah penduduk," ujarnya.
"Sebab program pembangunan kan ending-nya itu di rakyat," pungkasnya.
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola
