Pansus LKPJ DPRD Kaltim Sebut Serapan Anggaran Tiap OPD Kurang Maksimal, Berikut Penjelasannya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau Pansus LKPJ DPRD Kaltim memanggil beberapa OPD Selasa (6/4/2021) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut anggota pansus menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Protes Jalan Samarinda Tiap Beberapa Kilometer Rusak

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji Minta Dinas PUPR dan BBPJN Perbaiki Jalan Kota Samarinda

Wakil Ketua Pansus LKPJ Rusman Yaqub ketika dikonfirmasi, Rabu (7/4/2021) mengatakan ada beberapa catatan untuk beberapa OPD.

Ia mencatat beberapa OPD seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Diskominfo, dan Balitbangda yang harus dibenahi.

Contohnya untuk BKD yang harusnya diparalelkan antara biro-biro organisasi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)-nya dengan BKD.

Menurutnya hal tersebut saling terkait dalam pengembangan kepegawaian.

"Menurut saya belum banyak yang bisa kami eksplor. Sebab masih berupa informasi-informasi. Pasti Pansus akan mendalami lagi dengan mengagendakan RDP kembali," ucap Rusman Yaqub.

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemprov Lebih Transparan Soal Anggaran Covid-19 ke Publik

Sementara untuk Diskominfo sendiri ia mencatat perlu adanya big data untuk data penduduk.

Artinya semua OPD mempunyai data masing-masing.

Sehingga sering terjadi antara satu data dengan data lainnya saling bertabrakan.

Salah satunya seperti bantuan sosial (Bansos) dampak Covid-19.

Dijelaskan Rusman, selama 2 bulan itu verifikasi dan validasi datanya tidak selesai.

Hal itu menggambarkan betapa lemahnya sistem pendataan di Kaltim.

"Maka dari itu, ke depan kita mengharapkan ada big data. Tapi itu harus dikoordinasikan dan disepakati siapa pemegang kendali big data ini," urainya.

"Yang lain hanya supporting berdasarkan teknis dan spesifikasinya," ucap Ketua DPW PPP Kaltim ini.

Sementara itu untuk Balitbangda sendiri, ia menilai OPD ini lebih banyak membuat rencana yang tidak sesuai dengan hasil penelitian.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Dapil Kubar dan Mahulu Sampaikan Keluhan Warga Soal Akses Jalan dan Internet

Untuk itu ia meminta OPD tersebut untuk perlu dibenahi.

"Jangan heran kalau kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Pertama, input perencanaannya tidak berdasar pada hasil penelitian, kajian ilmiah, dan tidak menggunakan data pilah penduduk," ujarnya.

"Sebab program pembangunan kan ending-nya itu di rakyat," pungkasnya.

Berita tentang Kaltim

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola