Jelang Ramadan 2021 di Kutai Timur, Harga Bahan Pokok Pangan Masih Terpantau Normal

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Mendekati datangnya bulan puasa Ramadhan, harga berbagai kebutuhan pokok masih terpantau normal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

UPT Pasar Sangatta Utara mencatat belum ada kenaikan yang signifikan dari kebutuhan pokok di Pasar Induk Sangatta Utara pada Jumat (9/4/2021).

Bahkan harga cabai lokal yang dalam beberapa minggu terakhir mencapai harga Rp100.000 per kg, justru mengalami penurunan.

Baca Juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Ingatkan Empat Hari Saja Silakan

Baca Juga: Larangan Mudik Idul Fitri 2021, Kepala BNPB Doni Monardo di Nunukan: Perjalanan Aglomerasi Bisa

Pada minggu terakhir sebelum bulan Ramadhan ini, cabai lokal turun menjadi Rp 90.000 per kg.

Sedangkan komoditas yang umumnya mengalami permintaan tinggi dari konsumen seperti daging sapi, ayam dan telur ayam, saat ini harganya masih stabil.

Daging sapi harga Rp 135.000 per kg, ayam potong harga Rp 45.000 per kg, ayam boiler harga Rp 70.000 per ekor, dan telur ayam ras Rp 25.000 per kilo.

Meskipun saat ini masih stabil, kenaikan harga diperkirakan mulai terjadi apabila permintaan konsumen mulai tinggi mendekati hari raya Idul Fitri.

"Belum banyak permintaan dari konsumen. Jadi untuk saat ini harga masih stabil," ujar Kepala UPT Pasar Sangatta Utara Bohari.

Kendati demikian, terdapat pula 3 komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Penumpang di Tana Tidung Saat Ramadhan, DLHP Siapkan Speedboat Tambahan

Bahan pokok tersebut yakni cabai merah besar, sayuran kol, dan tomat.

"Cabai merah besar naik Rp10.000 per kg, sedangkan kol naik Rp2.000 per kg, dan tomat naik Rp3.000 per kg," ujarnya.

Kenaikan tersebut masih dalam batas normal mengingat kendala cuaca buruk sangat berpengaruh terhadap komoditi sayuran dan buah.

"Belum ada perubahan harga yang signifikan kecuali cabai merah," tutupnya.

Tunggu Arahan Pemprov Kaltim

Jelang bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atau Pemkab Kutim, belum memberikan kebijakan terkait pulang kampung atau mudik.

Disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengaku masih menunggu arahan resmi dari Provinsi Kalimantan Timur terkait mudik untuk masyarakat di daerahnya.

"Kita lihat nanti kalau ada edaran resmi dari provinsi, baru kita jabarkan di daerah," ujarnya kepada Tribunkaltim.co pada Senin (5/4/2021).

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Ingatkan Empat Hari Saja Silakan

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Tidak Diperbolehkan, Pengusaha Bus Khawatir Nanti Aturannya Berubah Lagi

Kali ini Pemkab Kutim akan mengikuti kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemprov Kaltim melalui tindaklanjut yang menyesuaikan kondisi di daerah.

"Bukan artinya kita mengekor, tapi harus dipahami bahwa kebijakan kita harus selaras dengan Provinsi," ujarnya di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Meskipun terjadi tren penurunan penularan di berbagai daerah, data dari Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kutim menunjukkan adanya kenaikan penularan pasca libur panjang.

Mobilisasi masyarakat keluar dan masuk daerah diduga kuat menjadi alasan adanya peningkatan penularan.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan juga mengalami peningkatan seperti mulai beraktifitas dengan berkerumun, lalai dari rutinitas mencuci tangan, dan memakai masker.

Oleh Karenanya, Kasmidi Bulang, mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk tetap menjaga protokol kesehtan sebagai dasar pencegahan penularan virus.

"Mudik atau tidak, tetap harus disiplin protokol kesehatan," ujarnya.

Apapun kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkait kegiatan mudik bulan puasa ini, ia mengimbau agar masyarakat tetap bahu-membahu memutus mata rantai penularan Covid-19.

Menhub Sebut Pemerintah Tak Larang Mudik 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tak akan melarang masyarakat mudik lebaran pada tahun ini dengan pertimbangan akan adanya pengetatan protokol kesehatan hingga tracing yang dilakukan pihaknya.

"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Kabar Terbaru, Pemerintah Resmi Umumkan Tak Ada Mudik Idul Fitri 2021, Beda dengan Keterangan Menhub

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Berlaku 12 Hari, Tidak Boleh Keluar Daerah, Diawasi TNI dan Polri

Tak adanya pelarangan mudik, diyakini Budi akan membuat lonjakan masyarakat yang melakukan mudik lebaran.

Hal itu juga diperkuat oleh sudah banyaknya masyarakat yang mendapat vaksin atau vaksinasi Covid-19, sehingga membuat masyarakat merasa lebih aman dalam bepergian.

"Kami sudah petakan beberapa isu penting. Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian," jelasnya.

Tak hanya itu, Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan tes transportasi umum yang menggunakan GeNose dengan harga yang lebih murah akan menarik minat masyarakat bepergian.

"Juga adanya PPNBM nol, kepemilikan mobil akan bertambah, dan penggunaan GeNose juga akan membuat confident untuk berpergian karena murah," tandasnya.

Berita tentang mudik

Berita tentang Lebaran 2021

Berita tentang Kabupaten Kutai Timur

Penulis Syifa'ul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo