Arus Bawah PKB Teriak MLB, Munculkan Nama Menteri Jokowi & Putri Gus Dur, Cak Imin dalam Masalah

TRIBUNKALTIM.CO - Arus bawah PKB teriak Muktamar Luar Biasa ( MLB).

Kader PKB di tingkat Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) daerah mendesak MLB harus dilakukan.

Lantaran kecewa akan hasil Muktamar PKB Bali 2019.

Sebab disinyalir adanya pelanggaran Aanggaran  Dasar/ Rumah Tangga ( AD/ART) partai.

Selain itu menganggap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin takut lengser dari jabatannya sehingga melakukan perubahan AD/ART yang tak sesuai dengan ketentuan.

Bahkan, kabar terkini mereka telah memunculkan dua nama sosok nasional, yang dianggap mampu menggantikan posisi Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

Adalah Menteri Agama Kabinet Joko Widodo Yaqut Cholil Qoumas dan putri Gusdur Yenny Wahid.

Situasi itu membuat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam masalah.

Posisinya sebagai ketua umum PKB rawan lengser.

Baca juga: Basri Rase Tanggapi Isu Muktamar Luar Biasa PKB, Tegaskan DPC Bontang Solid Dukung Cak Imin

Baca juga: Alasan Nadiem Makarim tak Boleh Kena Reshuffle Kabinet Jokowi, Posisinya Terancam Gara-gara Hal Ini

Dilansir Tribunnews.com, para kader di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) merasa perlu adanya evaluasi lewat MLB.

Terutama untuk menggeser Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari kursi Ketua Umum PKB.

Bahkan mereka tengah membahas dan memunculkan dua nama untuk menggantikan Cak Imin dari kursi Ketua Umum.

Kedua nama itu adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dan Putri Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, yakni Yenny Wahid.

"Yenny Wahid atau Menteri Agama untuk mengganti Cak Imin" ujar seorang eks pengurus PKB kepada Tribun Network, Rabu (14/4).

Menurutnya, saat ini sudah terdapat 200 DPC yang menyuarakan untuk mendesak diselenggarakan MLB PKB.

Rencananya akan ada pertemuan akbar antar DPC setelah bulan ramadhan.

"Syawal. Tidak enak berantemnya bulan puasa," ucapnya.

Para DPC akan meminta nasehat dari para kiai sepuh untuk menyelamatkan PKB.

"Syawal itu DPC-DPC kumpul semua, meminta para kiai sepuh, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk mengambil alih PKB yang sudah ke luar dari AD/ART partai," ujarnya.

Baca juga: Daftar Nama Penerima BLT UMKM 2021, Cair Rp 1,2 Juta, Login eform.bri.co.id/bpum dan eform.bni.co.id

Kondisi Terkini Kantor DPP PKB

Polemik internal dalam kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak digelarnya Muktamar Luar Biasa ( MLB) dari sejumlah kader partai di daerah terus menguat.

Terkait hal ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB pun turut menjadi sorotan.

Saat Tribunnews.com berada di lokasi, Kamis (15/4/2021) sekira pukul 11.20 WIB, kantor DPP PKB terpantau tak ada kegiatan yang berarti, terlebih di area luar kantor.

Markas dari para pengurus partai PKB ini terlihat sepi, hanya ada sekira 5 unit mobil terparkir di area depan kanto,r yang didominasi warna putih dan hijau ini.

Tak hanya itu, tak ada penjagaan khusus yang dilakukan petugas keamanan di sekitaran kantor yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat tersebut.

Diketahui, Sebelumnya, Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa (MLB). Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Baca juga: INFO TERBARU BLT BPJS Ketenagakerjaan, April 2021 Cair Rp 1,2 Juta? Begini Cara Cek Status Penerima

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP. Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.

Baca juga: Respon Sudjiwo Tedjo Baca Tweet Yenny Wahid soal Guyonan Gus Dur tentang Polisi Jujur: Mau Diciduk?

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," tukasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Begini Situasi Kantor DPP PKB di Tengah Gejolak Muktamar Luar Biasa 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Arus Bawah PKB Bahas Nama Yenny Wahid dan Gus Yaqut Jadi Ketua Umum,

Editor: Muhamamd Fachri Ramadhani