Lokasi Terpisah-pisah Cukup Jauh, DPMD Nunukan Akui Anggaran Pilkades Rp 2,5 M tak Cukup

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan mengakui anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021 hanya Rp 2,5 miliar.

Sementara, Pilkades tahun ini bakal diikuti oleh 210 desa yang tersebar di 15 kecamatan.

Kasi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa, DPMD, Akib Makmur, mengatakan, anggaran Rp 2,5 miliar itu tak cukup untuk menyelenggarakan Pilkades tahun ini.

Baca Juga: 210 Desa di Nunukan akan Gelar Pilkades Serentak, Syarat Balon Kades Minimal Lulusan SMP

Baca Juga: 9 Orang Ditunjuk sebagai Panitia Pilkades Serentak di KTT, Jadwal Pemilihan Digelar Akhir Juni 2021

"Pertimbangannya kenapa tidak cukup, karena jumlah desa yang ikut ratusan. Ditambah kondisi geografis wilayah antar kecamatan yang terpisah-pisah.

Misalnya, ongkos angkut barang atau penumpang ke Krayan yang harusnya carter tapi jadinya reguler, sehingga harus bayar Rp20 ribu per kilo," kata Akib kepada TribunKaltim.Co, Sabtu (17/04/2021), pukul 13.00 Wita.

Menurut dia, anggaran untuk Pilkades tahun ini sebenarnya Rp 6,5 miliar, namun akibat adanya recofusing, sehingga banyak yang harus diverifikasi.

"Kemampuan keuangan daerah segitu, ya realisasinya segitu. Misalnya, ada anggaran pengkajian masalah ijazah. Contoh kasus, ijazah calon kepala desanya terbit di luar Nunukan.

Maka tugasnya panitia tingkat Kabupaten untuk menelusuri ke daerah itu. Begitu ada recofusing, bagian itu ikut dikurangi," ucapnya.

Baca Juga: Salah Satu Calon Kades Mengundurkan Diri, Desa Gunung Putar Paser Tunda Pilkades Serentak

Baca Juga: Pilkades Serentak, Bupati dan Wabup Paser Tinjau Beberapa TPS di Kecamatan Tanah Grogot

Lanjut Akib menjelaskan dampak dari recofusing anggaran terhadap pelaksanaan Pilkades di Nunukan tahun ini cukup banyak. Termasuk honorarium panitia pelaksana.

"Dampak recofusing ada banyak misalnya anggaran pelatihan kepala desa yang terpilih setelah pemilihan itu harusnya ada. Bayar honor untuk panitia itu Rp1,6 miliar.

Nah, tahun ini panitia Pilkades dan TPS hanya dibayar honorarium Rp 300 per orang. Kalau ikut KPU bisa mencapai Rp 500-700 ribu per orang. Lalu, cetak surat suara Rp 300 juta termasuk fotokopi.