Unjuk Rasa KSBSI Berau
Demo di Kantor Bupati, F-Hukatan KSBSI Berau Minta Perusahaan Nakal Diberi Sanksi
Ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk membela hak buruh dan aksi solidaritas terhadap buruh.
Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Ketua DPC F-Hukatan KSBSI Kabupaten Berau, Budiman Siringo Ringo mengungkapkan, bersama ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk membela hak buruh dan aksi solidaritas terhadap buruh.
Dirinya menegaskan, persoalan buruh di salah satu perusahaan sawit yang berada di Kecamatan Tanjung Batu yakni PT SKJ bisa menjadi perhatian.
Karena menurutnya bisa jadi contoh buruk terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Bumi Batiwakkal.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Berau Khawatirkan Para Buruh Lepas Masker Saat Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Baca Juga: Ratusan Buruh F-Hukatan KSBSI Berau Demo di Kantor Bupati, Satgas Covid-19 Minta Terapkan Prokes
"Ini menyangkut persoalan teman-teman buruh dengan PT SKJ termasuk nasib teman di perusahaan lainnya mengikuti hal yang sama dengan SKJ," kata Budiman, Senin (19/4/2021).
"Kami membela marwahnya bupati karena menurut kami beliau tak didengarkan karena hasil notulen yang ditandatangani bupati wakil bupati termasuk kepala dinas tidak diindahkan oleh perusahaan.
Ini menurut kami menjadi contoh yang tidak baik bagi perusahaan lainnya karena pemerintah daerah tidak lagi dihargai," tuturnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS Ratusan Buruh dari Federasi Hukatan KSBSI Berau Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Baca Juga: Wujudkan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan Berau Dorong Dasawisma untuk Kembangkan Budidaya Ikan
Dengan adanya hal seperti itu, lanjut Budiman bukan tidak mungkin pemerintah akan sulit mengambil tindakan bagi perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Adapun hasil notulen yang dimaksud kata Budiman diantaranya terkait menyangkut karyawan.
Yakni tidak memperpanjang persoalan karyawan dengan kembali mempekerjakan karyawan yang sebelumnya habis kontrak hanya saja hal itu di nilai ditelantarkan dan tidak diindahkan.
"Sehingga jika itu terus berlanjut bisa jadi pemerintah kabupaten akan sulit menertibkan perusahaan yang melanggar," pungkasnya.
"Dengan aksi hari ini kami juga meminta kepada Pemkab untuk memberi ketegasan kepada perusahaan nakal yang ada di Berau contoh memberi sanksi terkait izin dan lain-lain.
