DPRD Bulungan Sebut Pengembangan Bandara Tanjung Harapan tak Boleh Dipaksakan, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, Kilat mengatakan, pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor tidak dapat dipaksakan.

Hal ini ia ungkapkan, saat ditemui usai acara uji publik pencanangan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kabupaten Bulungan, di Kantor Bupati Bulungan, Senin (19/4/2021).

Menurutnya, masih banyak warga yang menuntut pembebasan lahan di wilayah pengembangan landasan pacu.

Baca Juga: Potensi Bangun Bandara Baru di Bulungan Sangat Kecil, Opsinya Optimalkan Bandara Tanjung Harapan

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bulungan Kalimantan Utara Hari Ini, Hujan Lebat Disertai Petir Terjadi Sore Nanti

Selain itu, bila pengembangan Bandara Tanjung Harapan dilakukan hingga melewati Jalan Sengkawit, maka akan banyak fasilitas publik yang harus dikorbankan.

Seperti halnya Mako Polres Bulungan, Gedung Samsat, Gedung BPKSDM Kabupaten Bulungan, hingga sebagian Hutan Kota Bunda Hayati.

“Saya tadi sampaikan, masih ada warga yang menuntut pembebasan lahan, kalau memang tidak bisa jangan dipaksakan, kalau banyak fasilitas kita yang akhirnya dikorbankan ya jangan dipaksakan,” ujar Ketua DPRD Bulungan, Kilat.

Baca Juga: Akibat Pandemi, Baznas Bulungan Kembali Salurkan Zakat Melalui Ketua RT

Baca Juga: Banyak Bidang Tanah Belum Tersertifikasi, BPK Ingatkan Pemkab Bulungan Percepat Inventarisasi Aset

Meskipun pengembangan bandara yang representatif di Ibukota Provinsi sangat diperlukan, politisi Gerindra ini mengaku, bila dengan mengembangkan Bandara Tanjung Harapan banyak faktor yang harus dikorbankan maka sedianya ide pengembangan tidak dapat dipaksakan.

“Memang banyak pengalaman di kota lain, seperti Samarinda yang akhirnya membangun bandara baru, tapi kalau di sini pengembangan itu memang tidak bisa dipaksakan ya jangan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, uji publik ini untuk mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat Bulungan.

“Inikan kami melanjutkan turunan RTRW yaitu RDTR, kami tahapannya masih melaksanakan uji publik,” kata Bupati Bulungan, Syarwani.

Baca Juga: Wacana Pembangunan Terminal Tipe A Bulungan, Bupati Syarwani Angkat Bicara