Virus Corona di Kutim
Sekolah di Kutim Siap Pembelajaran Tatap Muka, Menunggu Vaksinasi Covid-19 Bagi Guru Tuntas
Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh pelajar dan tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Timur.
Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh pelajar dan tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Sekolah konvensional di 18 kecamatan juga sudah mempersiapkan berbagai persyaratan dan penyediaan standar operasi PTM.
Salah satunya adalah vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga pendidik dan lingkungan pendidik yang sedang dikebut oleh Dinas Kesehatan Kutai Timur.
Baca Juga: 14 ABK Terpapar Covid-19, Satgas Balikpapan Waspadai Pendatang
Baca Juga: Disnakertrans Kutim Buat Posko Pengaduan THR, Sudah Berkomunikasi dengan Bupati Kutai Timur
Kasi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kutim, Ilham Abdullah mengatakan hingga saat ini belum semua guru yang ada di Kutim mendapatkan vaksin Covid-19.
"Salah satu pesyaratan wajib dalam menyelenggarakan PTM adalah wajib telah melakukan vaksinasi Covid-19," ujarnya Selasa (20/4/2021).
Namun, letak persebaran guru di 18 kecamatan Kutai Timur sulit terjangkau untuk mendapatkan vaksin.
Ditambah lagi dengan jumlah vaksin yang datang secara bertahap dan adanya pasien tunda sehingga belum semua guru mendapatkan vaksin.
"Ya target dari kementerian kita mulai PTM di bulan Juli 2021 ini. Tapi kalau belum semua divaksin, ya mungkin akan dilakukan PTM terbatas," ucapnya pada tribunkaltim.co.
PTM terbatas adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang digelar di sebagian wilayah dengan resiko penularan Covid-19 yang sudah dipastikan aman.
Baca Juga: Mengenal Kasmidi Bulang, Dari Gagal jadi Tentara Hingga Wakil Bupati Kutai Timur
Baca Juga: Jelang Ramadan 2021 di Kutai Timur, Harga Bahan Pokok Pangan Masih Terpantau Normal
Namun, menurut Ilham, keputusan tersebut masih bergantung kebijakan dari pimpinan daerah dan provinsi usai mencermati resiko penularan Covid-19 di daerah.
Apalagi baru-baru ini ada penyampaian dari gubernur terkait penundaan PTM selama Covid-19.