Jadi Kawasan Calon Ibu Kota Negara, Pemohon Izin Usaha dan IMB di Sepaku Naik Capai 8 Ribu

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sejak ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara yang baru pada 26 Oktober 2019 lalu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan ekonomi meningkat.

Hal itu itu dikatakan oleh Capat Sepaku, Risman Abdul, peningkatan perekonomian terjadi setelah ditetapkannya Ibu Kota Negara.

Peningkatan terjadi secara signifikan pada pengajuan Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi yang menjadi cikal bakal Ibu Kota Negara nantinya.

Baca Juga: Telkom Beber Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi Ibu Kota Negara RI di Kalimantan

Baca Juga: Selaras dengan Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi Ingin Pembangunan Provinsi Berkonsep Smart Indonesia

"Sangat signifikan jika dipresentasikan mungkin ada 200 persen dari biasanya, kami sudah terima pengajuan hingga ribuan dari sebelum-sebelumnya dari tahun 2018 itu belum ada pungutan masih 0 rupiah," kata Risman dalam waktu dekat ini.

Bukan hanya masyarakat lokal, melainkan warga luar daerah berbondong-bondong mengajukan izin usaha dan IMB.

Disebutkan Risman, usai ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara pemohon izin usaha dan IMB mencapai 8,000 pemohon, tetapi saat ini yang sudah terealisasikan sejumlah 3,000 pemohon.

"IMB yang lebih banyak pemohonnya, jenis-jenisnya banyak mulai dari bangunan rumah, toko-toko kelontong," sebut dia.

Baca Juga: Isu Lahan Warga Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Itu Urusan Kecil

Baca Juga: Menteri Suharso Monoarfa Bocorkan Kriteria Bos Ibu Kota Negara RI di Kalimantan, Simpan Nama Calon

Isu Istana negara yang baru mulai mencuat kembali kepermukaan, usai beberapa menteri meninjau lokasi Ibu Kota Negara beberapa waktu lalu.

Diketahui pembangunan kawasan ibu kota negara (Ibu Kota Negara) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan dikembangkan menjadi kawasan yang hijau dan modern atau green smart city.

Dilibatkan dalam Pembangunan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Manoarfa di dampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor beserta Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud, menggelar diskusi dengan tokoh masyarakat.

Juga tidak ketinggalan bersama akademisi, tokoh agama di wilayah sekitar rencana Ibu Kota Negara, di Kecamatan Sepaku

Kegiatan diskusi tersebut dilakukan di Rumah Jabatan (Rujab) atau guest house di Trunen, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gubernur Kaltim, Isran Noor usai melaksanakan diskusi bersama merespon dari warga masyarakat setempat sangat baik.

Baca Juga: Manajemen Tribun Kaltim Sambangi Gubernur Isran Noor, Singgung Soal Kesiapan Pembangunan Ibu Kota Negara

"Aspirasi bagus, yang jelas dukungan dan suport yang tidak terhingga, kesimpulannya seperti itu, malah mereka kecewa kalau nggak jadi," kata Isran Noor, Kamis (22/4/2021).

Sementara itu, tokoh agama di sekitar Kecamatan Sepaku, Muhammad Saleh mengatakan, bahwa secara penuh warga mengaku setuju dan mendukung penuh adanya pembangunan Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku.

"Harapan besar secara umum, masyarakat Sepaku ingin terlibat , dan itu direspon baik dari pak menteri. Pak menteri berjanji memang bahwa keikutsertaan warga setempat sangat diperlukan supaya tidak ada jurang pemisah antara Ibu Kota Negara dan masyarakat setempat," kata Saleh

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas RI, Suharso Monoarfa didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor serta Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM), kembali berkunjung rencana lokasi Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku, Kamis (22/4/2021).

Kunjungan Menteri PPN itu dalam rangka mengunjungi Pembangunan Bendungan Semoi di Kecamatan Sepaku.

Rombongan Menteri tiba di lokasi Ibu Kota Negara langsung menuju ke Bendungan Semoi dengan kondisi diguyur hujan sangat deras.

Baca Juga: Walikota Balikpapan Rizal Effendi Usulkan Agar Badan Otorita Ibu Kota Negara Libatkan Orang Kaltim

Usai mengunjungi Bendungan Semoi, Menteri PPN, Suharso kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Jabatan Bupati (rujab) (Guest House) di Trunen, Kecamatan Sepaku.

Sebagai tuan rumah, Bupati AGM menyambut hangat rombongan Menteri beserta Gubernur Isran Noor di rujab bupati dengan menyediakan hidangan untuk berbuka puasa.

Sebelumnya, penggunaan lahan demi memuluskan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (Ibu Kota Negara) tak sampai 10 persen.

Persentase tersebut berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, ada 256 ribu hektare (ha) lahan yang akan menjadi wilayah Ibu Kota Negara.

Namun, dalam pembangunan kawasan Ibu Kota Negara hanya akan menggunakan 5.600 hektare bidang tanah.

Baca juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini

Baca juga: Bappenas Beber Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara, Suharso Monoarfa: Seperti Nyicil Mobil

"Ini jauh di bawah 10 persen. Dari sisi itu kita respek terhadap lingkungan," ujarnya.

Pemindahan Ibu Kota Negara (Ibu Kota Negara) ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembuktian negara.

Indonesia yang selama ini dituduh merusak lingkungan dan hutan, mampu memulihkan jantung dunia.

Pasalnya, dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara, Bappenas akan mengganti dan memperbaiki hutan kembali.

Sebagaimana diketahui, lokasi kawasan Ibu Kota Negara baru memang masuk ke dalam hutan lindung indonesia.

"Kita menjanjikan kepada dunia, Ibu Kota Negara adalah Forest City. Akan kita replanting dan akan kita lakukan perbaikan hutan. Kita ingin demonstrasikan kepada dunia," ucapnya.

Baca Juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Segera Dimulai, Ketua DPRD Kaltim Minta Pembangunan Dilakukan Secara Merata

Ia juga memastikan, pembangunan Ibu Kota Negara tidak akan mengganggu populasi hewan endemik Kalimantan, Bekantan.

Pihaknya terus berupaya untuk memastikan agar pembangunan Ibu Kota Negara tidak mengganggu habitat Bekantan, salah satunya dengan menghadirkan para ahli.

Kendati demikian, ia tak menjabarkan secara detail terkait cara menjaga hutan habitat Bekantan seiring berjalannya pembangunan Ibu Kota Negara.

"Tidak akan diganggu. Masyarakat yang menjadi enklave, saya kira mereka juga harus terangkat kesejahteraannya. Jangan sampai merasa terasingkan," jelasnya.

Selain itu, Suharso mengklaim, antusiasme masyarakat Kalimantan Timur terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru, begitu tinggi.

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Timur justru bergembira melihat daerahnya akan menjadi ibu kota negara.

"Orang daerah jauh lebih gembira dibanding orang di pusat. Termasuk pers di daerah, lebih gembira ketika ada pembangunan Ibu Kota Negara," kata dia.

"Kan mereka keingintahuannya tinggi, karena akan jadi orang ibu kota," ucapnya.

Berita tentang Ibu Kota Negara

Penulis Dian MS | Editor: Budi Susilo