Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pansus LKPj Kritisi Kinerja Perusda Kaltim, Modal Besar tapi Hasil Belum Maksimal

Pada kesempatan itu sejumlah pimpinan dan anggota pansus bergantian memberikan kritik terhadap kinerja perusahaan daerah (Perusda) Pemprov Kaltim.

HUMAS DPRD KALTIM
Rapat dengar pendapat Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2020 dengan Dinas PUPR Perkim, Biro Ekonomi dan Perusda Kaltim berlangsung di Samarinda, Senin (26/4/2021) malam. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat dengar pendapat Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2020 dengan Dinas PUPR Perkim, Biro Ekonomi dan Perusda Kaltim berlangsung di Samarinda, Senin (26/4/2021) malam.

Pada kesempatan itu sejumlah pimpinan dan anggota pansus bergantian memberikan kritik terhadap kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Pemprov Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Rusman Ya’qub, mengaku menaruh harapan besar terhadap pimpinan/pengawas Perusda Kaltim yang nantinya akan dilantik agar benar-benar memiliki kapasitas dan program yang jelas.

“Pemprov Kaltim sebagai pemilik harus berani memastikan bahwa mereka yang memimpin perusda nantinya harus yang layak dan memiliki inovasi dan program kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan Perusda,” harapnya.

Baca juga: 2 Kepala Daerah di Kaltim Dilantik, Ketua DPRD Kaltim Harapkan Jaga Koordinasi dengan Pemprov

Menurutnya, sejauh ini banyak Perusda yang belum menunjukkan hasil yang maksimal kendati Pemprov Kaltim telah memberikan banyak modal dasar.

Wajar apabila banyak keinginan agar Perusda yang tak kunjung menunjukkan perkembangan agar dimerger.

Diakuinya, Perusda juga mengemban misi sosial dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kendati demikian tidak dapat dipungkiri bahwa provinsi menaruh harapan besar kepada Perusda dalam membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Baca juga: Pansus LKPj DPRD Kaltim Kroscek Proyek Infrastruktur di Balikpapan

Anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2020 Bagus Susetyo mengkritisi Perusda Listrik Kaltim karena masih banyak desa di Kaltim belum teraliri listrik.

Padahal, seharusnya selain bisnis murni peningkatan penerangan juga harus ada progresnya.

“Seluruh Indonesia masalah listrik merupakan wewenang PLN, tetapi kemudian kan tidak bisa masyarakat di pedalaman dan perbatasan menunggu PLN hadir sampai kapan. Di sinilah peran Perusda dalam membantu memberikan solusi. Ini pentingnya koordinasi, tawarkan ke PLN kalau mereka belum bisa disitulah Perusda bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” jelasnya. (adv/hms4)

Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved