WAWANCARA EKSKLUSIF Wali Kota Bontang Basri Rase, Atasi Banjir Libatkan ITS, Pernah Dipakai Bu Risma

Maka pemerintah harus hadir memberi kemudahan. Saya akan pastikan di PTSP, kalau bisa perizinan tiga hari selesai.

Saya tidak lagi mau dengar ada titipan. Jika saya dengar anak buah saya bermain seperti itu, maka saya akan tindak dan beri sanksi.

Tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi jangan lagi investor khawatir untuk datang ke Bontang.

Tidak ada namanya uang jasa. Intinya saya akan mudahkan perizinan. Jika perlu temui saya, saya akan bentuk tim untuk mempermudah, Tim ini yang akan bekerja dan membantu.

Belajar dari daerah lain yang membuka lebar investasi namun ada beberapa pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana menyiasati atau menanganinya?

Saya kira yang menjadi masalah sekarang, ketika sesuatu itu ada nilai atau uangnya. Kalau saya tidak ada.

Saya bilang, jangankan investasi, kontraktor pun di Bontang, saya tidak akan intervensi.

Saya serahkan sepenuhnya kepada ULP dan instansi terkait. Bahkan saya sudah wanti-wanti, jangan sekali-kali minta 10 persen.

Kalau saya tahu, saya akan pindahkan dan beri sanksi. Bahkan saya rencana akan ke KPK ketika nanti saya dilantik. Supaya KPK tahu dan turun ke Bontang untuk melakukan supervisi.

Tidak ada niat saya untuk korupsi, dalam artian saya tidak akan meminta-minta. Buktinya, saya menjadi Walikota tidak ada yang mensponsori.

Saya tidak mau karena jika ada sponsor maka sponsor ini akan menjadi beban untuk saya. Saya niat maju menjadi Walikota untuk memperbaiki Kota Bontang, bukan untuk saya. Sehingga bagi saya tidak ada beban.

Banyak investor yang mau datang ke sini menawarkan bantuan akan tetapi saya tidak mau. Mohon maaf.

Saya bilang sama istri bahwa jangan berharap dan jangan macam-macam. Hanya saja memang saya tidak bisa menghindari itu.

Karena seorang pemimpin tidak hanya karena korupsinya akan tetapi kebijakannya juga.

Kemudian hal yang saya lakukan ini akan memunculkan banyak musuh, khususnya yang memiliki kepentingan di Bontang.

Dan saya siap bertempur. Saya tidak akan kompromi, saya hanya kompromi dengan masalah hukum saja.

Saya akan berpijak di atas aturan dan saya tidak mau melanggar. Bukan berarti kaku, tetapi ayo kita perbaiki.

Contohnya seperti kemarin, ribut masalah batubara, dimana-mana dianggap wali kota mendukung batubara untuk di Bontang.

Ketika saya diwawancarai wartawan saya katakan, investasi apapun yang masuk di Kota Bontang, apakah itu masalah batubara atau apapun pasti saya mendukung.

Ada perusahaan yang mau memanfaatkan pelabuhan kita, kemudian masyarakat banyak yang menolak.
Tapi yang menolak ini masyarakat luar, padahal masyarakat Lok Tuan menerima. Saya bilang selaku pemerintah, siapapun yang menunjukkan surat ke pemerintah untuk minta izin maka harus dilayani dan diputuskan beserta pertimbangan hukum yang berlaku.

Saya setuju apabila pelabuhan dimanfaatkan, sepanjang memenuhi aturan. Jika tidak memenuhi aturan tidak mungkin saya setuju. Kita adalah negara hukum semua harus berlandaskan hukum.

Dari situ saya dianggap mendukung batubara. Padahal saya bukan mendukung batubaranya akan tetapi saya mendukung dalam hal aturannya.

Dan pelabuhan ini hanya dipakai untuk loading batubara saja. Masalah amdal juga bukan kita yang menentukan melainkan provinsi.

Mengenai Aandalalin baru urusan pemerintah Bontang. Jika ditanya itu adalah batubara ilegal dari wilayah Kukar, maka jangan tanya saya. Itu bukan urusan saya, itu bukan wilayah saya.

Tidak etis saya berkomentar masalah legal atau tidaknya. Akan tetapi ketika masuk ke Bontang dan memiliki surat resmi, saya harus mengakomodir. Saya tidak punya alasan untuk menolak, jika menolak, saya menutup nasib orang tersebut. (Ismail Usman/Bagian 2-Selesai)