DKP Kaltara Targetkan 1,238 Bidang Tambak Selesai Disertifikasi

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara atau DKP Kaltara mengatakan sebanyak 1,238 bidang lahan tambak ditargetkan akan selesai tersertifikasi.

Angka ini bertambah dari pengusulan tahun sebelumnya sebanyak 1.615 bidang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalin.

"Sertifikat tambak sudah ada 1.615 bidang semua sedang berproses untuk tahun sebelumnya, tahun ini diusulkan 1.238 Bidang untuk 2021," ujar Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalin, Kamis (29/4/2021).

Baca Juga: Banyak Bidang Tanah Belum Tersertifikasi, BPK Ingatkan Pemkab Bulungan Percepat Inventarisasi Aset

Ditanyakan mengenai luasan sertifikat lahan tambak, Syahrullah mengatakan, batasan maksimal tambak seluas 5 Hektar.

Apabila lebih dari 5 Hektar harus mendapatkan persetujuan dan kebijakan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN.

"Ketentuan luasan maksimal 5 Hektar, di atas itu tidak bisa, kalau dia punya 10 Hektar bisa dibagi dua, tapi itu tergantung kebijakan BPN," ujarnya.

Dirinya mengatakan bagi pemilik tambak yang memiliki lahan tambak namun alamat domisili berbeda, maka dapat meminta surat keterangan lokasi tambak kepada Desa atau Kelurahan setempat, ditambah dengan surat asal hak.

Baca Juga: Pemprov Kaltara Bakal Kembangkan Tambak Rakyat, Bupati Syarwani Sebut Sertifikasi jadi Persoalan

"Untuk domisili yang berbeda, bisa meminta surat keterangan lokasi tambaknya berada," kata Syahrullah.

"Harus ada alas haknya, kalau dulu tidak ada, hanya butuh surat pernyataan mengelola lahan tersebut kalau sekarang surat alas hak," tuturnya.

Keuntungan Sertifikasi Lahan Tambak

Murahnya harga beli udang dari petambak disinyalir lantaran adanya prantara dalam hal ini pos pembelian.

Sementara harga bisa jauh lebih tinggi jika petambak menjual langsung ke pengusaha Cold Storage. Namun petambak memiliki ketergantungan dengan pos pembelian yang sering disebut sebagai jaminan.