Bupati Syarwani Optimis, Kabupaten Bulungan Kembali Raih Opini WTP pada Tahun Depan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, optimis, pada tahun 2021, Pemkab Bulungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI.

Menginjak tahun 2020 lalu, Pemkab Bulungan kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk kedua kalinya secara berturut.

Menurut Bupati Syarwani, salah satu langkah yang dilakukan guna meraih predikat WTP ialah dengan melaksanakan rekomendasi yang diberikan kepada Pemkab Bulungan.

Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui di Kantor Bupati Bulungan, Senin (17/5/2021).

Baca Juga: Pemeriksaan Terperinci LKPD Tana Tidung, Wabup Hendrik Harapkan Raih WTP

“Insya Allah kalau rekomendasi ini bisa kita jalankan, bisa menjadi indikator tersendiri oleh BPK bagi Pemda Bulungan,” ujar Bupati Bulungan, Syarwani.

Tak hanya melaksanakan rekomendasi BPK, dirinya mengungkapkan salah satu yang menjadi indikator BPK agar Pemkab Bulungan kembali meraih WTP, adalah dengan tidak mengulangi temuan material dari BPK.

“Tentu dengan catatan, jangan sampai temuan material ini tidak terulang kembali di tahun mendatang,” terangnya.

Sehingga pihaknya segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK pada Tahun 2020 ini.

Baca Juga: Ikuti Pelantikan Pengurus IPKN Kaltim, Pjs Bupati Berharap Kubar Mampu Raih WTP Keenam

Pada rekomendasi BPK tahun ini lebih banyak bersifat administratif dibandingkan dengan material.

Beberapa rekomendari dari BPK yang harus kita tindaklanjuti.

Rekomendasi itu lebih banyak bersifat administratif, untuk yang berisfat material sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman OPD.

"Alhamdulillah itu sudah selesai,” tambahnya.

Dirinya memberikan target kepada pihak OPD, untuk berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah guna menjalankan rekomendasi dari BPK.

“Kalau administratif seperti ketidaksesuaian dalam penganggaran, kami sudah minta oleh Inspektorat untuk mengkoordinasikannya,” katanya.

“Untuk yang tahun 2020, catatan rekomendasi itu kami harap sudah selesai, karena ini sudah menjadi komitmen kita,” tuturnya.

Kaltara Raih Predikat WTP, Jangan Berpuas Diri

Sama halnya. Provinsi Kaltara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, untuk hasil laporan keuangan pada tahun anggaran 2020.

Opini WTP ini disampaikan oleh Auditor VI BPK RI, Doris Santosa secara virtual di Rapat Paripurna DPRD Kaltara bertempat di Gedung DPRD Kaltara, Senin (10/5/2021).

Menanggapi raihan prestasi tersebut, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengingatkan agar pemerintah tidak berpuas diri terhadap capaian WTP.

Menurutnya, raihan WTP akan berarti, bila masyarakat mendapatkan dampak dari pembangunan, yakni kesejahteraan.

"Hari ini kita lihat, Kaltara kembali meraih predikat opini WTP. Bagi kami WTP ini bukanlah target atau sesuatu yang harus kita banggakan," ujar Norhayati Andris.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Serahkan LKPD 2020 ke BPK, Harap Bisa Raih WTP yang Ke-7

"Tapi kita harus lihat WTP ini apa endingnya? Apa outputnya bagi kesejahteraan masyarakat? Jangan berpuas diri dengan adanya WTP, tetapi dampak WTP bagi masyarakat ini apa," tambahnya.

Politisi PDI-P ini berharap, dalam masa yang akan datang, Kaltara tetap dapat mempertahankan opini WTP, sekaligus di saat yang bersamaan, masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan serta kesejahteraan.

"Kita ingin ke depan hal ini bisa berjalan bersama-sama, Kaltara bisa mempertahankan WTP, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya," katanya.

"Tentu ke depan kita harap ke depan opini ini bisa dipertahankan, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," ucapnya penuh harap.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat, pihak DPRD Kaltara akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk melihat rekomendasi yang diberikan dari BPK RI kepada dewan.

"Nanti teman-teman akan melihat rekomendasi dari BPK, dan kami nanti akan membentuk Pansus untuk itu," tuturnya.

BPK Beri Catatan Pengelolaan Dana Hibah Belum Tertib

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang bersama Wagub Kaltara, Yansen Tipa Padan menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltara, Senin (10/5/2021).

Agenda penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Kaltara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD Pemprov Kaltara.

Dalam sambutannya secara virtual, Auditor VI BPK RI, Doris Santosa mengatakan, Pemprov Kaltara berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya.

Setelah pihaknya tidak menemukan adanya ketidakpatuhan dalam laporan keuangan yang diberikan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat ketidakpatuhan, dalam hasil pemeriksaan atas hasil laporan," ujar Auditor VI BPK RI, Doris Santosa.

Baca juga: Pemkab Nunukan Terima Predikat Opini WTP yang Keenam Kali, 4 Catatan dari BPK RI Perwakilan Kaltara

"Dengan dasar tersebut BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, bagi Pemprov Kaltara, kami ucapkan selamat atas raihan WTP ke-7 kali oleh Pemprov Kaltara," tambahnya.

Doris berharap, dengan hasil opini WTP, dapat digunakan oleh DPRD dan Pemprov Kaltara untuk ditindaklanjuti.

Khususnya untuk beberapa catatan yang diberikan BPK, seperti pengelolaan dana hibah yang belum tertib, tata usaha aset daerah yang belum memadai, serta pembangunan infrastruktur yang kerap tidak mengacu pada RPJMD.

"Kami harap DPRD dan pemangku kepentingan memanfaatkan hasil laporan ini, dan Pemprov Kaltara menindaklanjuti hasil laporan ini," pesannya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan, pihaknya mengaku bersyukur atas raihan opini WTP untuk ketujuh kalinya yang diberikan BPK RI kepada Pemprov Kaltara.

Baca juga: Pemeriksaan Terperinci LKPD Tana Tidung, Wabup Hendrik Harapkan Raih WTP

Pihaknya berkomitmen untuk memberikan anggaran yang tersedia, untuk kesejahteraan masyarakat.

"Syukur Alhamdulillah, kita patut berbangga atas raihan yang diberikan oleh BPK RI," ujar Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.

"Kami berkomitmen agar anggaran yang tersedia, bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Di samping itu, Gubernur Zainal mengatakan akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Kaltara, seperti pembangunan jalan provinsi maupun proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Mangkupadi.

"Kita akan percepat pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan internasional di KIPI Mangkupadi, pembangunan jalan provinsi," tuturnya.

Berita tentang Kaltara

Berita tentang Bulungan

Berita tentang Bupati Syarwani

Penulis Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo