Berita Nunukan Terkini

ASN di Nunukan Memasok Elpiji Bersubsidi, Bupati Asmin Laura: Jangan Berlagak jadi Orang Susah

Beredar isu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut memasok elpiji 3 Kg

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/FELIS
Bupati Nunukan Asmin Laura di Nunukan, Kalimantan Utara pada Selasa (18/5/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Beredar isu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut memasok elpiji 3 Kg.

Hal itu membuat Bupati Nunukan Asmin Laura naik pitam. Bagaimana tidak, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), warga yang tergolong miskin di Nunukan tak sampai 4 ribu jiwa.

Sementara, per minggu jatah gas bersubsidi di Nunukan sekira 10.500 tabung.

Untuk wilayah Sebatik, warga miskin yang terdata hanya 3.800 jiwa, sementara itu pasokan tabung gas 3 Kg sampai 10 ribu tabung.

Baca Juga: Jelang Idul Fitri 2021, Pertamina Pastikan Konsumsi BBM dan LPG di Kalimantan Aman

Jadi total pasokan tabung gas elpiji 3 Kg yang didistribusikan ke Kabupaten Nunukan sebanyak 20.500 tabung per minggu.

"Saya selalu dapat informasi kuota elpiji 3 Kg yang kita dapatkan di Nunukan itu melebihi data warga miskin. Tapi kenapa keadaan di lapangan berbeda. Saya dengar ada pegawai ASN ikut memasok. Jangan berlagak jadi orang susah ya," kata Asmin Laura dalam rapat kelangkaan elpiji 3 Kg di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (18/05/2021).

Asmin Laura menegaskan, akan membuat tim Satgas untuk melalukan razia tabung elpiji 3 Kg di rumah pegawai ASN.

"Kalau ada tabung itu kami ambil lalu disita. Pemerintah daerah bisa saja menyetop subsidi gas elpiji itu, tapi kan masih banyak warga miskin yang membutuhkan, tolong tepat sasaran," ucapnya.

Baca Juga: Warga Perbatasan RI-Malaysia Kesulitan LPG Bersubsidi, DPRD Nunukan Minta Pemkab Awasi Ketat

Belum lagi wilayah III yang sampai saat ini masih mendapatkan subsidi minyak tanah, namun pasokan elpiji 3 Kg justru masuk sampai di wilayah itu.

"Razia tabung elpiji 3 Kg sudah pernah kami lakukan. Hanya saja tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat. Apalagi sanksinya hanya sebatas administrasi. Jadi tidak memberikan efek jera. Kalau berbicara berdasarkan kebutuhan warga, sementara kami belum bisa menyiapkan elpiji yang yang non subsidi. Ditambah Tawau masih lokcdown," ujarnya.

Orang nomor satu di Nunukan itu mengaku, akan melakukan rapat internal dengan melibatkan instansi terkait untuk membahas SOP pendistribusian elpiji bersubsidi.

"Masalah kita sangat krusial, sehingga pemerintah akan menyiapkan strategi yang menjadi panduan dalam pendistribusian elpiji 3 kg di Nunukan. Bahkan, sanksinya penindakan di tempat. Termasuk melakukan sidak ke pengecer. Ini harus ditertibkan. Tadi Pak Dandim juga mendukung hal itu. Kami akan bekerjasama dengan TNI-Polri, termasuk pangkalan dan agen elpiji," tuturnya.

Baca Juga: Bumdes di Penajam Paser Utara Bakal Dialihkan jadi Pangkalan LPG 3 Kg, Rencana Relokasi Kuota

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved