Warga Perbatasan RI-Malaysia Kesulitan LPG Bersubsidi, DPRD Nunukan Minta Pemkab Awasi Ketat

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Hingga saat ini, masyarakat di perbatasan RI-Malaysia, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, masih mengeluhkan kelangkaan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram.

Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Nikmah, mengatakan, pihaknya sudah sering melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah (Pemda).

Termasuk juga para agen tabung LPG bersubsidi itu.

Baca Juga: Larangan Mudik di Kalimantan Utara, KSOP Nunukan Beber Pengetatan Sebelum dan Setelah Lebaran

Baca Juga: DPRD Nunukan Kritik Infrastruktur Perbatasan RI-Malaysia, Harus Ditingkatkan Bukan Andalkan Sungai

Belum lama ini, Pemda Nunukan telah mewajibkan pengguna gas melon itu, untuk membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau Surat Keterangan Hasil Usaha (SKHU) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), saat hendak membelinya.

Tapi realitanya di lapangan masih banyak masyarakat yang keluhkan karena banyak yang tidak dapat tabung gas LPG 3 Kg.

"Kayak di Sebatik Barat, ada pangkalan gas di situ, tapi masih ada warga yang berteriak karena nggak dapat jatah. Mau beli di mana lagi kalau bukan di situ," kata Nikmah kepada TribunKaltara.com, Minggu (25/04/2021), sore.

Menurutnya, warga tidak lagi mengeluhkan harga LPG bersubsidi itu, melainkan keberadaannya yang dinilai masih langka di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Setiap kali hearing, bagian ekonomi dari Pemda sampaikan kuota LPG 3 Kg untuk masyarakat tidak mampu di Nunukan, itu lebih.

Baca Juga: Peringati Hari Kartini, Puskesmas Sedadap di Nunukan Berikan Layanan KB dan IVA Gratis

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kamis 22 April 2021 di Nunukan Kaltara, BMKG Prediksi Hujan Ringan Pada 2 Wilayah

"Bayangkan saja, jatah Kabupaten Nunukan itu sekira 20 ribu tabung. Tapi masih banyak yang tidak dapat," ucapnya.

Legislator fraksi Hanura itu menduga kuat, kelangkaan LPG 3 Kg itu, disebabkan adanya oknum nakal yang menimbun.

Sehingga, Nikmah meminta kepada tim dari Pemda yang ditugaskan untuk mengawasi distribusi LPG bersubsidi itu, agar lebih diperketat.