Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Kunjungi DP3AP2KB Provinsi NTB, Gali Referensi Penerapan Regulasi Ketahanan Keluarga

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga (PKK) DPRD Kaltim terus mencari referensi

HUMAS DPRD KALTIM
Anggota Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga (PKK) DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh saat berdiskusi dengan DP3AP2KB Provinsi NTB, belum lama ini. 

TRIBUNKALTIM.CO - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga (PKK) DPRD Kaltim terus mencari referensi hingga ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum lama ini, demi kesempurnaan raperda.

Dalam kunjungannya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, anggota Pansus PKK DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh mengaku banyak mendapatkan informasi terkait implementasi penerapan regulasi yang mengatur tentang ketahanan keluarga.

“Maksud dan tujuan kami datang, adalah untuk mendalami program dan materi Perda Nomor 04 tahun 2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh Provinsi NTB,” ujarnya.

Baca juga: Seno Aji Sosialisasi Perda Pajak Daerah, Masyarakat Minta Bapenda Lakukan Terobosan soal Jatuh Tempo

Menanggapi hal itu, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin menjelaskan, urgensi terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2018 tersebut karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Sedangkan keluarga adalah tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dialami anggotanya.

“Untuk alasan itu, ketahanan keluarga sangat menentukan kemampuan menghadapi pengaruh dari luar. Dalam pembangunan keluarga, perlu meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera,” sebut perempuan yang akrab disapa Bunda Eny ini.

Lebih lanjut dijelaskan dia, implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 di NTB dengan menetapkan desa model sejak tahun 2019 sebanyak empat Desa.

Kemudian direplikasi tahun 2020 dengan dua Desa.

“Diharapkan, tahun ini bisa kembali direplikasi di 3 desa. Kriteria Desa model mengacu pada Keputusan Gubernur NTB Nomor 400 – 234 Tahun 2019 tentang 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan,” terangnya.

Baca juga: Pansus Propemperda Konsultasi ke Kemendagri, Jahidin: Draf Telah Sesuai, Tidak Ada Perubahan Pasal

Dikatakan Fitri, sapaan akrabnya, sejak Pansus Pembahas Raperda PKK dibentuk, sebelum ke Provinsi NTB, pihaknya telah melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk menggali informasi penerapan perda tentang ketahanan keluarga.

“Kalau sekadar draf perda, tinggal download saja bisa. Tapi yang kami butuhkan supaya nanti, jika raperda ini telah resmi menjadi perda, ada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Jadi sebenarnya mau sharing, seperti apa implementasinya,” bebernya.

Yang menarik lanjut dia, program dari implementasi Penyelenggaraan Ketahan Keluarga di NTB cukup baik. Seperti yang disampaikan Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB bahwa program unggulannya ialah revitalisasi posyandu.

“Karena kepala daerah NTB tidak mau posyandu hanya mengurus tentang anak saja. Tapi lebih kepada bagaimana mengampanyekan ketahanan keluarga. Itulah saat ini posyandu disebut sebagai posyandu keluarga, yang targetnya ialah ketahanan keluarga,” terang Fitri.

Masih banyak lagi yang bisa diadopsi dan dipelajari Kaltim dalam penerapan Peraturan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang telah lebih dulu terbentuk di NTB.

“Mulai dari begaimana menjalankan program-program ketahanan keluarga di tengah minim anggaran, hingga suksesnya memberikan edukasi bagaimana peran keluarga dalam memperkuat ketahanan keluarga,” jelasnya. (adv/hms6)

Editor: Diah Anggraeni
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved