Guru PAUD di Penajam Paser Utara Datangi Kantor DPRD, Sampaikan Aspirasi Soal Kesejahteraan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Perwakilan guru Sekolah PAUD Swasta di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) datangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU tuntut kesejahteraan gaji untuk disamaratakan.

Kedatangan guru-guru paud tersebut diterima oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin didampingi Anggota DPRD PPU, Sudirman komisi II.

"kami melihatnya ada tuntutan yang mungkin kurang terakomodir selama ini terhadap guru-guru paud yang ada. Makanya kita fasilitasi maslahnya itu dimana?," kata Raup, Selasa (25/5/2021).

Disebutkan oleh Raup, ada sekitar 360 guru dari 60 yayasan yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kabupaten PPU yang menuntut kesejahteraan.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Guru PAUD di Tana Tidung, 86 Orang Masih Menunggu Giliran

Baca Juga: Berdampak Covid-19, Wakil Ketua DPRD Berau Ingin Nasib Guru PAUD Juga Diperhatikan

"Makanya kita akan mengupas peroslan persoaon yang ada. Kami tidak mau guru-guru paud ini disesuaikanlah terkait dengankinerja, karena ini menyangkut kesejahteraan guru," kata dia.

Dalam menyelesaikan persoalannya tersbut pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait serta guru-guru dan ketua yayasan.

Baca Juga: Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut GTK, Yayuk Yapan Apresiasi Peningkatan SDM Guru PAUD Berkelanjutan

"Maknya kami bulan depan akan melakukan rapat dengan dinas terkait termasuk guru dan ketua yayasan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang di hadapi guru-guru paud," pungakasnya.

Nasib Guru PAUD Juga Diperhatikan

Berita sebelumnya. Di tempat terpisah. Pandemi Virus Corona atau covid-19 yang mewabah di Indonesia termasuk di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur juga berdampak pada para pengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dampak tersebut sangat dirasakan, terutama yang tinggal diseputaran kota Tanjung Redeb, pandemi Virus Corona yang mewabah, membuat para murid terpaksa belajar dari rumah sehingga penghasilan para guru yang bergantung pada SPP murid menjadi tidak ada.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah saat ditemui Tribun Kaltim.co, di gedung DPRD Berau, Senin (6/7/2020).

Menurut politisi Partai Golkar itu, para ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas guru PAUD luput dari sasaran pemerintah yang layak mendapat bantuan akibat terdampak covid-19.

Baca Juga

Kementan Bakal Produksi Massal Kalung Eucalyptus Antivirus Corona, IDI Masih Belum Yakin

Pesan Pria Ini 1 Hari Sebelum Meninggal 'Membuka Mata' Banyak Orang Soal Corona, Terkuak Penyesalan

WHO Turun Investigasi, China Akhirnya Mengaku Virus Corona Bukan dari Wuhan, Tapi dari Benua Ini

"Yang selama ini diperhatikan kan hanya masyarakat miskin dan pelaku UMKM yang terdampak tapi kita lupa bahwa ada guru PAUD atau TK yang bergantung dapa SPP murid juga terdampak," jelasnya.

"Kan tidak mungkin anak belajar di rumah kemudian orang tuanya dimintai untuk membayar SPP. Jadi mereka menyampaikan bahwa dia juga terdampak," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD itupun mengungkapkan telah melakukan imventarisir guru PAUD yang memang layak mendapat bantuan dan selanjutnya diteruskan ke OPD teknis.

"Kami telah mengimvetarisir guru PAUD yang sudah diseleksi mana yang layak dan tidak, misal suaminya ASN atau polisi tentu tidak mungkin tapi mereka yang memang mata pencahariannya sebagai guru PAUD," tegasnya.

Syarifatul juga meminta mereka tetap bersabar dan mematuhi aturan yang ada karena pemberian bantuan untuk yang terdampak covid-19 sudah ada juknisnya.

Selain itu, Syarifatul mengungkapkan akan memperjuangkan nasib para guru PAUD untuk mendapat insentif seperti yang ada di kampung-kampung yakni Rp 1 juta.

"Ini yang akan terus kita perjuangkan insentif bagi guru PAUD ini, selama ini dinilai masih kurang khususnya yang di kota, berbeda kampung guru PAUD mendapat insentif dari ADK Rp 1 Juta, dan ini akan kita perjuangkan paling tidak bisa sama," tutupunya. 

Berita tentang Penajam Paser Utara

Penulis Dian MS | Editor: Budi Susilo