Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Tanjung Selor, Wagub Yansen Harap Moratorium Pemekaran Dicabut

"Tetapi ada isu strategis daerah, yakni pemerataan pembangunan di daerah dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat," tambahnya.

La Nyalla Sebut Tarakan Unik

Dalam kunjungannya ke Kaltara, ada beberapa hal yang disampaikan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

La Nyalla menyampaikan mengenai pembangunan Kaltara sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga.

Ia menyebut Kaltara merupakan provinsi baru yang beruntung sekaligus punya beban dan tanggung jawab besar untuk menyukseskan program strategis nasional.

Seperti diketahui, pemerintah sudah menetapkan sejumlah program pembangunan strategis di Kaltara.

Di antaranya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan.

Baca juga: Ketua DPD RI La Nyalla Tiba di Tarakan, Disambut Tradisi Tepung Tawar

Karenanya, penataan ruang harus diprioritaskan, mengingat pengaruhnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.

"Karena kegiatan di dalamnya mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di kawasan perbatasan darat dan laut,” ucapnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan agar Kaltara tidak mengabaikan imbas pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina.

La Nyalla juga menyoroti sejumlah permasalahan seperti penyelundupan barang dan perdagangan manusia yang menjadi potensi ancaman bagi negara.

Termasuk imbas eksploitasi sumber daya alam Kalimantan Utara yang melimpah tetapi tidak terkelola, seperti pencurian ikan, penyelundupan kayu, dan pencurian kekayaan alam lainnya juga menjadi potensi ancaman.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina Telan Banyak Korban, DPD RI Desak Indonesia Galang Kekuatan Internasional

Ia mengingatkan perlunya peningkatan pertahanan di kawasan perbatasan menyusul imbas politik ekspansional Malaysia.