Berita Kaltim Terkini
Komisi II DPRD Samarinda Soal Rancangan Platform Bisnis Pemkot: Kalau jadi Beban Kita Evaluasi
Walikota Samarinda merancang platform bisnis untuk meningkatkan kinerja BUMD, Di antaranya adalah Perusahaan Daerah Perdagangan dan Aneka Usaha (PDP A
TRIBUNKALTIM.CO. SAMARINDA - Walikota Samarinda merancang platform bisnis untuk meningkatkan kinerja BUMD, Di antaranya adalah Perusahaan Daerah Perdagangan dan Aneka Usaha (PDP AU).
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah memberi tanggapan bahwa selama rancangan itu dibuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun mengontrol BUMD Pemerintah Kota, pasti akan diterima DPRD Kota.
"Untuk teknis nantinya seperti apa, apakah menjadi UPTD atau apa, kita kembalikan lagi ke Pemkot," kata Laila Minggu (30/5/2021)
Laila juga menuturkan bahwa perusahaan daerah merupakan badan organisasi yang dibentuk oleh Pemkot, dan harus bekerja sebagaimana porsinya.
Baca juga: Samarinda Bakal Punya Perusda Baru Bidang Pertambangan dan Energi, Penjelasan Walikota Andi Harun
"Harus ada kejelasan hasil pembentukannya apa. Kalau mengontrol harus dalam hal apa, apakah mengintrol PADnya, atau apa harus dipahami dulu. Jangan sampai lari ke pihak ketiga," lanjutnya.
Laila juga menjelaskan bahwa Komisi II sudah melakukan evaluasi terkait PD PAU dan apa saja kontribusi PD PAU itu.
"Setiap pimpinan kan memiliki pola pikir yang berbeda," ujar Laila.
"Namun kami melihat Walikota Andi Harun saat ini lebih visioner (berpikiran maju). Jadi apa yang beliau rancang sudah dipikirkan," katanya.
"Pengaruh untuk PAD bagaimana dan pentingnya bagaimana," katanya lagi.
Baca juga: Walikota Samarinda Ingatkan Perusda PDPAU untuk Hasilkan PAD
Laila Fatihah selaku Komisi II berharap platform bisnis yamg sudah dirancang Pemkot bisa berhasil.
Meski berhasil dalam meningkatkan PAD tidak semudah membalikan telapak tangan.
Apalagi mengingat selama 8 tahun lamanya, PD PAU belum memberikan konstribusi maksimal bagi PAD.
"Suatu organisasi itu bisa dinilai berhasil tidaknya setelah satu hingga dua tahun berjalan," ujarnya.
"Kita akan lihat apakah berjalan seperti yang diharapkan atau bagaimana," ujar dia.
"Kalau cuma menjadi beban bagi APBD, lebih baik kita evaluasi," tutur Laila Fatihah.
Penulis: Rita Lavenia | Editor: Mathias Masan Ola