DPRD Sebut Perekonomian Balikpapan tak Baik-baik Saja, Minta Pusat tak Potong Dana Bagi Hasil

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Kekhawatiran mulai mencuat dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyusul rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) hingga 75 persen.

Kebijakan itu dinilai bisa menjadi pukulan telak bagi keuangan daerah yang selama ini masih bergantung pada DBH, sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menilai langkah tersebut menunjukkan minimnya pemahaman pemerintah pusat terhadap kondisi riil masyarakat di daerah.

Ia menegaskan, pengurangan dana secara drastis tidak hanya akan mengganggu roda pemerintahan, tetapi juga menekan sektor usaha rakyat.

"Pemerintah pusat itu tidak pernah melihat langsung keadaan di bawah. Mereka hanya mendengar laporan. Kalau mau turun langsung, pasti sadar bahwa perekonomian Balikpapan tidak baik-baik saja, begitu juga kondisi nasional," tegas Taufik. 

Baca juga: DPR RI Kawal DBH agar Tak Dipangkas, Syafruddin: Ini Hak Daerah Penghasil

Menurutnya, kebijakan fiskal seharusnya disesuaikan dengan potensi dan peran daerah.

Kalimantan Timur merupakan penghasil sumber daya alam, sementara Balikpapan menopang ekonomi sebagai kota jasa. 

Pemangkasan anggaran yang terlalu besar akan berdampak domino terhadap sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Kalau pun harus ada pemotongan, maksimal 10 persen saja, jangan sampai mencapai 70 persen. Itu terlalu jauh dan akan menghambat banyak program penting,” tambahnya.

Kekhawatiran yang sama disampaikan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri.

Ia mengungkapkan, tahun ini Balikpapan seharusnya menerima DBH sekitar Rp440 miliar, namun yang ditransfer pemerintah pusat hanya sekitar Rp99 miliar.

"Informasinya, pemotongan mencapai 75 persen. Akibatnya banyak program prioritas, termasuk penanganan banjir, terpaksa tertunda," ungkap Alwi.

Ia menegaskan DPRD tetap berkomitmen menjalankan pengawasan ketat atas setiap penggunaan anggaran.

Baca juga: Bupati PPU Mudyat Noor dan AKPSI Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Masalah DBH Sawit

Setiap proyek strategis, bahkan pembangunan gedung DPRD sendiri, dilaksanakan dengan pendampingan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan mencegah penyimpangan.

Meski demikian, Alwi berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap dampak kebijakan fiskal yang terlalu tajam terhadap daerah.

Ia menilai, tanpa dukungan DBH yang memadai, upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berjalan tersendat.

"Kami ingin pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil di daerah sebelum mengambil keputusan," pungkasnya. (*)