Berita Nasional Terkini

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, 75 Pegawai KPK Ajukan Judicial Review ke MK

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut.

Editor: Ikbal Nurkarim
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi gedung KPK, 51 pegawai KPK tak lolos TWK dipecat 

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut. Bahkan pihak Istana Kepresidenan menolak ikut campur dalam.

Dikatakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dikutip dari Tribunnews.com polemik TWK pegawai KPK kini bukan lagi menjadi urusan Istana Kepresidenan.

Dirinya menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan sikapnya terkait polemik tersebut.

Moeldoko mengatakan apa yang terjadi di KPK saat ini adalah urusan internal lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Sempat Terjadi Aksi Solidaritas Penundaan Pelantikan, 1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

Putusan akhir terkait nasib pegawai KPK, kata Moeldoko, ada di tangan pimpinan KPK.

"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

Moeldoko membantah anggapan bahwa arahan Presiden Jokowi tentang TWK pegawai KPK tidak didengar.

Ia mengatakan sikap Jokowi sudah jelas soal nasib 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Bukan [tidak didengar arahan]. Setiap mereka kan punya pertimbangan," kata Moeldoko.

Baca juga: NEWS VIDEO Begini Kinerja KPK Usai 700 Pegawai Lolos TWK Tak Hadiri Pelantikan Pegawai KPK

Mantan Panglima TNI itu menyebut setiap kementerian/lembaga punya ruang untuk mengurus masalah internal masing-masing.

Ia pun berharap KPK bisa menyelesaikan persoalan TWK tersebut. "Arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal," tuturnya.

Tak hanya Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga menolak mengomentari polemik TWK pegawai KPK.

Mereka bahkan tak menjawab pertanyaan yang diajukan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro dalam rapat di DPR kemarin.

Baca juga: Versi Pengamat, Begini Kinerja KPK Usai 700 Pegawai Lolos TWK Tak Hadiri Pelantikan Pegawai KPK

Saat rapat Agung meminta pemerintah mengevaluasi tes serupa di lembaga pemerintahan lain. Ia tak ingin kegaduhan yang timbul dalam TWK KPK berulang.

”Setidaknya dalam evaluasi itu ada shortlist (daftar) tentang pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak geger lagi seperti kemarin. Isu mengenai wawasan kebangsaan dari orang yang dicinta berjuta rakyat yang ingin Indonesia bersih, tidak lulus," kata Agung dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved