Berita Nasional Terkini
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, 75 Pegawai KPK Ajukan Judicial Review ke MK
Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut.
Agung meyakini pemerintah sudah merumuskan TWK KPK dengan matang.
Ia juga percaya pemerintah bertujuan baik saat merencanakan TWK untuk para pegawai KPK.
Meski begitu, ia tak memungkiri ada penolakan publik terhadap hasil tes tersebut.
Baca juga: NASIB KPK Usai 700 Pegawai Lolos TWK Tak Hadiri Pelantikan Pegawai KPK jadi ASN? Ini Kata Pengamat
Dia meminta pemerintah melakukan tindakan setelah kejadian tersebut. "Saya mohon untuk bisa ada jawaban," ucap Agung.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia kemudian mempersilakan Istana menjawab seluruh pertanyaan dari anggota.
Namun, tak ada tanggapan soal TWK KPK.
Moeldoko hanya menggunakan kesempatan menjawab seputar perhutanan sosial.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membahas beberapa hal, salah satunya serapan anggaran pemda yang masih rendah.
Sementara Mensesneg Pratikno menjawab beberapa pertanyaan Agung Widyantoro. Namun, tak ada satu pun jawaban terkait TWK KPK. Dia hanya membahas seputar pengalihan anggaran di Setneg.
Baca juga: NEWS VIDEO 700 Pegawai KPK Kompak Minta Pelantikan Ditunda, Wujud Solidaritas
Sebelumnya, KPK menyatakan 75 orang pegawai tak lulus TWK.
Mereka sempat dinonaktifkan setelah hasil tes keluar.
Presiden Jokowi sempat angkat suara terkait hal tersebut.
Dia menegaskan hasil TWK bukan jadi acuan untuk memecat pegawai KPK.
Pertimbangan MK dalam putusan soal UU KPK pun meminta alih status ASN tak merugikan pegawai.
Meski begitu, KPK memgambil keputusan berbeda. Adapun 24 orang lainnya diberikan kesempatan untuk dibina dan menjalani tes ulang.